TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau memang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 di tetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).
Namun mengiringi penetapan tersebut Fraksi Partai Golkar menggelontorkan delapan (8) penekanan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)nya.
Apa sajakah penekanan strategis dimaksud? Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, Elita Herlina dalam rapat paripurna penetapan Raperda yang ada, Senin lalu (30/6/2025) di kantor DPRD Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah daerah meningkat, realisasi mencapai 113 persen dari target.
“Kedepan kami minta untuk terus ditingkatkan dengan menggali potensi potensi sumber sumber yang berpotensi semakin mendongkrak PAD,” kata Dewan yang juga merupakan Ketua Komisi I Lembaga Legselatif Bumi Batiwakkal tersebut.
Lanjutnya, kemudian menurut penilaian Fraksnya, masih banyak OPD dengan Realisasi Anggaran dibawah 90 persen, maka kedepan diharapkan ada peningkatan dengan berupaya mengevaluasi penyebabnya, supaya mampu mengoptimalisasi anggaran, untuk meminimalisir silpa;
“Kedepan kami juga berharap Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dengan melaksanakan amanah Undang Undang, (UU) 20 persen dari APBD untuk urusan pendidikan,” imbuh Elita lagi.
Kemudian Fraksinya juga menekankan, agar meningkatkan pengawasan mendapatkan out put berkualitas; memetakan kebutuhan tenaga teknis untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.
Lalu Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan kepada semua OPD, dalam merencanakan Penganggaran agar di perhitungkan secara matang, baik berupa fisik dan pengangaran terhadap penggajian pegawai, supaya kedepannya tidak terjadi Silpa yang sangat besar.
“Hal sangat penting adalah, mengingat Kabupaten Berau masih sangat ketergantungan pada dana transfer, dengan APBD yang sangat besar ini Pemerintah Daerah harus sudah menggali potensi yang ada, contohnya sektor pariwisata, mendorong sektor Pertanian secara luas dan hilirisasasi terutama hasil perkebunan kelapa sawit sebagai pengganti sektor tambang, sehingga daerah kita tercinta ini kelak bisa menghasilkan PAD yang sangat besar, dengan demikian Pemerintah Daerah tidak terlalu ketergantungan dengan Pemerintah Pusat,” papar beliau mengakhiri. (Adv/Nht)
