SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda terus melanjutkan pembangunan Terowongan Samarinda dengan berbagai tahapan strategis. Mulai dari antisipasi longsoran, penataan visual (beautifikasi), hingga pembebasan rumah warga yang terdampak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun rencana lanjutan proyek, termasuk penanganan potensi longsoran yang masih menjadi perhatian utama.
“Jika tidak salah, saat kunjungan terakhir, Pak Wali menjelaskan secara detail adanya rencana penambahan panjang terowongan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiringan, sesuai saran dari pemerintah pusat,” ujar Desy, usai mendampingi Komisi III DPRD Samarinda meninjau lokasi terowongan pada Senin (14/7/2025).
Ia menyebut, kondisi struktur badan jalan saat ini sudah tidak bermasalah. Fokus pekerjaan lanjutan difokuskan pada penyesuaian posisi inlet dan penataan visual area yang sebelumnya terkena dampak pekerjaan konstruksi.
Pemerintah kota juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp39 miliar yang akan dicairkan melalui APBD Perubahan Tahun 2025. Anggaran ini diperuntukkan tidak hanya untuk pekerjaan teknis, tetapi juga beautifikasi agar kawasan sekitar terowongan terlihat lebih rapi.
Dalam pengembangan proyek, terdapat pula rencana pembebasan terhadap empat rumah warga yang berada di atas terowongan sisi Jalan Sultan Alimuddin. Langkah ini diambil menyusul adanya pergerakan tanah di area yang sebelumnya telah mengalami pembebasan.
“Awalnya tidak masuk dalam pembebasan lahan. Namun dalam perkembangan terakhir, menunjukkan adanya pergerakan tanah dari rumah-rumah yang sebelumnya sudah dibebaskan,” kata Desy.
“Sebetulnya, rumah-rumah itu kini sudah tidak ditempati lagi, namun pemiliknya tidak ingin rumahnya dibongkar karena masih menunggu proses penilaian,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan kontraktor dari PT PP, Prasetyo Nur, menyampaikan bahwa pekerjaan saat ini berfokus pada perpanjangan struktur terowongan di sisi inlet dan outlet sepanjang 72 meter guna meningkatkan daya dukung lereng.
“Namun nanti juga kita akan mengikuti arahan dari pemilik proyek dalam hal ini PUPR atau Pemerintah Kota Samarinda apabila dilanjutkan untuk pelandaian lerengnya agar dicapai tingkat keamanan yang lebih bagus,” terang Prasetyo.
Menurutnya, proses perencanaan desain teknis sudah dimulai sejak bulan Juni dan masih berlangsung. Desain tersebut akan segera dipaparkan kepada Pemkot Samarinda sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan lanjutan.(DHV)
