SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu harus diarahkan untuk menjawab tantangan nyata demokrasi, seperti maraknya hoaks, politik uang, isu netralitas ASN, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama mitra kerja Bawaslu Kota Samarinda, Senin (25/8/2025) di Hotel Harris Samarinda.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga oleh kualitas pengawasan yang kuat.
“Kegiatan pada hari ini sangat penting dalam rangka memperkuat fondasi demokrasi di Kota Samarinda,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu maupun pilkada. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penting.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan partisipasi semua pihak agar mekanisme demokrasi berjalan sehat dan efektif,” katanya.
Saefuddin menyebut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
“Inilah yang menjadi dasar kita bersama, bahwa demokrasi hanya akan tumbuh sehat jika diawasi ketat dan dijaga bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan pengawasan semakin kompleks. Hoaks yang cepat menyebar di media sosial, praktik politik uang, hingga intervensi pada netralitas ASN dapat menggerus kualitas demokrasi.
“Ini bukan semata tugas pengawas, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai warga demokratis,” tegasnya.
Selain itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap forum refleksi dan evaluasi yang digagas Bawaslu Kota Samarinda. Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar seremonial, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan.
“Hasil dari forum ini harus menjadi dasar untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ucapnya.
Saefuddin juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung pengawasan pemilu. Ia memastikan bahwa pemerintah siap membangun sinergi lintas pihak demi pengawasan yang optimal dan terpercaya.
“Kami berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan pengawasan. Kesadaran masyarakat pun harus terus didorong agar aktif berpartisipasi secara konstruktif,” katanya.
Lebih jauh, ia menyampaikan empat poin penting sebagai refleksi bersama. Pertama, demokrasi hanya dapat tumbuh sehat jika pemilu diawasi dengan baik. Kedua, pengawasan kini dihadapkan pada tantangan maraknya politik uang, hoaks, dan isu netralitas ASN. Ketiga, pemerintah berkomitmen mendukung penuh pengawasan. Keempat, hasil evaluasi forum ini diharapkan menjadi dasar perbaikan ke depan.
Ia juga menegaskan kembali bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat, kata dia, harus aktif berperan menjaga jalannya pemilu yang fair dan bermartabat.
“Pengawasan harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya milik lembaga pengawas,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Saefuddin berharap kegiatan tersebut memberi manfaat besar bagi demokrasi di Samarinda.
“Semoga acara ini berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi seluruh peserta serta masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya.(MYG)
