SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda resmi menarik lima rancangan peraturan daerah (Raperda) dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2025.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama antara Wali Kota Samarinda dan DPRD, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, penarikan dilakukan karena perlunya penyempurnaan substansi, penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, serta sinkronisasi dengan aturan pusat.
“Langkah ini perlu dilakukan agar perda yang nantinya disahkan benar-benar memiliki manfaat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Kamaruddin.
Ia menambahkan, keputusan itu diambil setelah melalui kajian mendalam bersama bagian hukum serta perangkat daerah terkait.
Adapun lima Raperda yang ditarik, yaitu Raperda tentang penumpasan dan pengendalian tertentu, Raperda bantuan hukum, penyempurnaan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang ketahanan daerah, revisi Perda pendidikan, serta Raperda mengenai pembangunan usaha penginapan.
Alasan penarikan berbeda-beda untuk setiap Raperda. Misalnya, Raperda bantuan hukum ditarik guna memberikan ruang sinkronisasi dengan Undang-Undang Bantuan Hukum terbaru agar penyelenggaraannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
Sementara itu, revisi Perda pendidikan ditunda untuk menyesuaikan dengan hasil riset Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terbaru.
Kamaruddin menegaskan, langkah ini bukan berarti program legislasi berhenti.
“Penarikan ini bukan berarti program berhenti, justru langkah antisipatif agar perda yang kita lahirkan tidak tumpang tindih dan bisa diterapkan secara optimal,” jelasnya.
Melalui penarikan ini, DPRD dan Pemkot Samarinda berharap produk hukum daerah yang lahir di tahun 2025 benar-benar efektif, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(DHV)
