SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda terus memperketat pengawasan terhadap program makan bergizi gratis bagi siswa. Hal itu ditandai dengan peninjauan lapangan yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suwarso, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Ulu II, Rabu (27/8/2025).
Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurut Suwarso, pengawasan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
“Satgas MBG harus berperan aktif. Dinas Kesehatan memeriksa kebersihan makanan, peralatan, hingga ruangan penyimpanan. Semua prosedur standar operasional (SOP) harus dijalankan,” tegasnya.
Dalam peninjauan itu, tim Dinas Kesehatan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang disediakan untuk siswa, sekaligus memeriksa peralatan dan kondisi dapur. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan keluar dalam tiga hari.
“Kalau ada rekomendasi perbaikan, segera kita tindak lanjuti. Prinsipnya pembinaan, karena program ini masih awal,” kata Suwarso.
Selain aspek kebersihan, distribusi makanan juga menjadi perhatian. Makanan yang diproduksi di dapur umum hanya dapat bertahan empat jam karena tidak menggunakan bahan pengawet. Oleh sebab itu, distribusi dilakukan dua kali sehari menggunakan mobil boks tertutup.
“Saya lihat sendiri ada dua unit kendaraan. Makanan berangkat pagi dan kembali siang, jadi aman sampai ke sekolah,” ujarnya.
Saat ini SPPG Samarinda Ulu II melayani empat sekolah dengan total 2.330 porsi per hari, yakni SDN 18, SDN 20, SMPN 5, dan SMPN 7. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 3.000 porsi seiring bertambahnya sekolah penerima manfaat.
Suwarso menambahkan, variasi menu juga diperhatikan agar siswa tidak merasa jenuh. Pengelola turut mengidentifikasi siswa dengan alergi makanan tertentu melalui koordinasi dengan orang tua.
“Kalau ada anak alergi telur atau makanan tertentu, menunya diganti. Itu bagian dari tanggung jawab penyedia,” jelasnya.
Saat ini teridentifikasi satu siswa alergi tepung terigu, 16 siswa alergi telur, dan tiga siswa alergi susu. Menu mereka akan digantikan dengan alternatif lain. Pengawasan program ini dilakukan berlapis dengan melibatkan Satgas MBG, koordinator wilayah SPPG, Kejaksaan Negeri, TNI, dan Polri. Hingga kini, belum ditemukan kasus makanan basi atau siswa sakit akibat program tersebut.
“Wali Kota memiliki tekad kuat menyukseskan program ini. Jadi kualitas gizi, higienitas, dan pelayanan harus dijaga,” pungkas Suwarso.(DHV)
