SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan mampu mempertahankan posisi sebagai peringkat kedua nasional dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, usai mengungkapkan kesiapan pihaknya dalam menghadapi evaluasi yang akan diumumkan pada akhir tahun.
Faisal menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menilai diri sendiri. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan sepenuhnya oleh Komisi Informasi (KI) pusat maupun KI provinsi.
“Kalau kami yang dinilai dan menilai kan sulit sehingga penilaian itu kami berikan kepada Komisi Informasi di pusat. Jadi Kominfo, baik kabupaten/kota maupun provinsi, memang tidak dinilai karena nanti jadi bias penilaiannya,” ujarnya, usai menghadiri Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Pendopo Odah Etam, Jumat (3/10/2025).
Menurut Faisal, peran Diskominfo dalam ajang ini lebih sebagai (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PPID utama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data dan informasi dikelola serta disiapkan oleh Kominfo, namun penilaiannya tetap independen oleh KI pusat.
“Saya Kominfo, penilaiannya oleh KI pusat atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim. Jadi memang Kominfo tidak dinilai di ajang ini,” tambahnya.
Tahun lalu, Kaltim berhasil meraih peringkat kedua nasional di bawah Nusa Tenggara Barat (NTB). Faisal mengaku target tahun ini adalah mempertahankan capaian tersebut.
“Target kita bisa bertahan di peringkat dua. Saya pribadi sih masih ingin bertahan di dua, tapi untuk angka bisa kita naikkan. Karena untuk mencapai peringkat satu tidak mudah. Mempertahankan saja susah, apalagi untuk menjadi peringkat satu. Mudah-mudahan bisa bertahan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan perjalanan Kaltim dalam ajang ini. Pada 2022, Kaltim masih berada di peringkat kedelapan nasional, namun berhasil melonjak ke posisi kedua pada 2024.
“Sebenarnya itu dari data, terutama data-data proyek besar. Dua tahun terakhir ini pusat minta data supaya dipublikasikan, itu proyek yang paling tinggi angkanya. Kebetulan kalau tidak salah di Rumah Sakit AWS, proyek besar itu diminta semua datanya dari proses pengadaan sampai SPJ,” terang Faisal.
Ia menambahkan, beban penilaian semakin ketat setiap tahunnya karena pusat menuntut data yang lebih rinci dan transparan.
“Di kabupaten/kota mungkin agak lebih mudah, tapi di pusat penilaiannya dinamis, bisa saja berubah setiap tahun. Jadi harus siap dengan semua permintaan,” katanya.
Saat ini, Diskominfo Kaltim masih melengkapi data yang dibutuhkan. Faisal menyebut proses input tengah berlangsung dan diperkirakan selesai dalam waktu dekat.
“Untuk tahun ini sudah dimulai dan sedang dimulai. Sedang mengisi, mungkin dalam seminggu ini terakhir kita menginput untuk melengkapinya,” ungkapnya.
Salah satu tantangan besar, lanjut Faisal, adalah menghadirkan pimpinan daerah dalam tahap presentasi akhir penilaian. Kehadiran gubernur atau wakil gubernur akan memberi nilai lebih tinggi dibanding jika hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah atau pejabat Kominfo.
“Salah satu yang sulit adalah saat wawancara dan presentasi harus dihadiri pimpinan daerah. Kalau pimpinan daerah mau datang, berarti dinilai komitmennya tinggi,” terangnya.
Tahun lalu, Penjabat Gubernur Kaltim serta mantan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, hadir langsung dalam tahap akhir penilaian. Hal ini memberi dampak positif terhadap skor Kaltim.
“Alhamdulillah tahun lalu Pak PJ gubernur hadir, Pak Hadi Mulyadi juga sempat hadir,” kenang Faisal.
Ia berharap tahun ini Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, atau Wakil Gubernur, Seno Aji, juga dapat hadir.
“Mudah-mudahan tahun ini Pak Rudi atau Pak Seno berkenan. Biasanya itu di bulan November, dan pengumumannya Desember,” pungkas Faisal.(DHV)
