SAMARINDA, Swarakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan perlunya pemerataan distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah Kaltim. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/10/2025).
Menurut Rudy, masih banyak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengungkapkan, justru banyak kalangan mampu bahkan sektor industri yang ikut menikmati subsidi tersebut.
“Tadi kami diskusikan dan sama-sama mencari solusi agar BBM subsidi ini tidak banyak dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan perindustrian. Misalkan pertambangan, perkebunan, termasuk kendaraan kontainer,” ujarnya.
Rudy menilai, kondisi ini sangat merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima utama subsidi. Karena itu, ia mendorong adanya pengawasan ketat agar distribusi tepat sasaran.
Selain soal BBM, Rudy juga menyoroti tingginya harga LPG bersubsidi di sejumlah daerah. Ia menyebut, harga yang ditetapkan Pertamina sebesar Rp15.000 sering kali melonjak dua kali lipat ketika dijual kembali oleh warung-warung atau di daerah terpencil.
“Sebenarnya BBM itu yang keluar dari Pertamina itu karena subsidi sekitar Rp15 ribu-an, tetapi yang terjadi di lapangan itu terutama di daerah-daerah remote area itu angkanya bisa mencapai Rp30.000 sampai Rp50.000,” bebernya.
Fenomena ini, kata Rudy, menunjukkan masih lemahnya pengawasan di tingkat bawah sehingga membuka peluang spekulasi harga yang memberatkan warga.
Untuk itu, Pemprov Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga sepakat memperketat kontrol distribusi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan harga dan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Rudy menegaskan, kerja sama antara pemerintah daerah dan Pertamina akan terus diperkuat. Tidak hanya dalam pengawasan distribusi, tetapi juga dalam upaya memperluas akses energi ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
“Kita ingin rakyat kecil benar-benar merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan negara, bukan justru terbebani karena permainan harga dan distribusi yang tidak merata,” pungkasnya.(DHV)
