BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bergerak cepat menindaklanjuti bencana tanah longsor yang terjadi di RT 60, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, pada Minggu dini hari (19/10/2025).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi tanah serta rumah warga yang terdampak.
Selain melakukan peninjauan, Pemkot juga menyalurkan sejumlah bantuan darurat bagi korban, di antaranya tempat tidur, pakaian sekolah untuk anak-anak, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, baik dari sisi kerusakan maupun potensi pergerakan tanah. Karena jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” ujar Bagus usai peninjauan di RT 60, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, pada hari Senin, 20 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, kawasan tersebut memang termasuk zona rawan longsor. Pemerintah Kota melalui kegiatan coffee morning maupun apel bersama Wali Kota Rahmad Mas’ud sering mengingatkan agar para pegawai dapat mengimbau kepada warga.
Pemerintah, kata Bagus, akan menggencarkan kembali sosialisasi melalui kelurahan dan RT untuk memetakan rumah-rumah yang berada di area berisiko tinggi. “Kami sudah sering mengingatkan, supaya masyarakat di kawasan rawan bencana, baik longsor maupun kebakaran. Ke depan, pendataan akan lebih diperkuat lewat kelurahan,” jelasnya.
Menindaklanjuti musibah yang menelan korban jiwa seorang ibu dan anaknya, Pemkot tengah mengkaji kemungkinan relokasi bagi warga yang tinggal di area rawan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penempatan sementara di Rusunawa Somber, yang masih memiliki beberapa unit kosong.
“Kondisi rumah korban sudah hancur total dan tidak bisa ditempati. Kami tawarkan untuk sementara tinggal di Rusunawa. Tapi tetap kami berikan pilihan kepada keluarga, karena sebagian masih memiliki kerabat di sekitar lokasi,” kata Bagus.
Selain bantuan logistik, Pemkot juga memastikan hak-hak korban, termasuk klaim BPJS Kesehatan segera diproses melalui kelurahan. “Kami akan bantu mempercepat hak-hak mereka, terutama bagi korban meninggal. Pemerintah tidak tinggal diam,” tegasnya.
Bagus menambahkan, penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga melibatkan peran aktif RT, lurah, camat, serta masyarakat. Ia meminta seluruh pihak memperkuat sosialisasi dan kewaspadaan dini di wilayah yang memiliki potensi longsor.
“BPBD selalu sigap memberikan pertolongan pertama. Tapi upaya pencegahan harus dimulai dari level paling bawah, yaitu masyarakat sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengecekan di lokasi, untuk menilai kondisi tanah dan kebutuhan pembangunan saluran air guna mencegah longsor susulan. “PU sudah melihat langsung kondisi di lapangan. Ke depan kita akan bahas lebih detail terkait penanganan teknis dan mitigasi di kawasan rawan ini,” tutup Bagus.(*/plokt-3)
