SAMARINDA, Swarakaltim.com – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan Indeks Desa di seluruh wilayah Kaltim. Langkah ini menjadi strategi penting dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi capaian pembangunan desa agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa peningkatan indeks desa merupakan bagian dari upaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa.
“Program ini kami jalankan sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah,” ujarnya, Selasa (4/11/25).
Menurutnya, permasalahan indeks desa di Kalimantan Timur masih berakar pada ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Karena itu, fokus utama diarahkan pada tiga dimensi penting, yaitu ketahanan sosial dasar, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Ketiga aspek tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana desa mampu mandiri dan berkembang secara berkelanjutan.
Dasmiah mengakui, masih banyak desa di Kaltim yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, akses layanan publik, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Banyak desa tertinggal masih kesulitan akses jalan dan transportasi. Padahal, infrastruktur jalan merupakan indikator utama yang membuka peluang bagi pembangunan di sektor lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia, ketimpangan antarwilayah kabupaten dan kota masih menjadi tantangan besar. Pemerintah daerah disebut terus berupaya mempersempit kesenjangan tersebut melalui kebijakan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.
Dalam konteks transformasi digital, Dasmiah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data berbasis sistem Electronic Data Management (EDM).
“Kita perlu memperkuat kemampuan administrasi dan digitalisasi data di tingkat desa, karena data inilah yang menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa karakteristik geografis dan ekologis Kaltim yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan ramah lingkungan. Desa-desa yang berada di kawasan gambut atau daerah dengan akses terbatas, menurutnya, membutuhkan strategi yang berbeda agar program pembangunan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.
Ke depan, Biro Kesra Kaltim akan konsisten melakukan evaluasi status desa, menyusun perencanaan berbasis hasil indeks, mengoptimalkan sistem informasi desa, serta memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena indeks desa mencerminkan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas Dasmiah.(DHV)
