TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sutami mengatakan kondisi saat ini ketimpangan dalam distribusi guru di Bumi Batiwakkal belum tersikapi. Dimana, tenaga pengajar cenderung menumpuk di wilayah perkotaan, sementara kampung pedalaman mengalami kekurangan.
“Karena itu kami dari Fraksi Gerindra sangat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan guru, khususnya di wilayah-wilayah kampung terpencil dan dengan daerah tingkat kesulitan yang tinggi,” kata beliau.
Masih Wakil Rakyat asal daerah pemilihan (dapil) 3 yang mencakup wilayah Kecamatan Talisayan, Pulau Derawan, Biduk-biduk, Maratua, Batu Putih, dan Biatan tersebut manambahkan, apabila kondisi yang ada terus berlanjut maka akan berdampak terhadap ketidakmerataan kualitas pendidikan, yang tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan publik.
Hal ini lanjutnya, menjadi penting untuk segera disikapi agar distribusi tenaga pendidik dapat merata dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Berau dapat meningkat secara signifikan baik di perkotaan maupun di perkampungan pedalaman.
“Kami juga mendorong agar dalam evaluasi dilakukan Pemerintah daerah memperhatikan aspek kompetensi, kesejahteraan guru, serta dukungan fasilitas penunjang agar tenaga pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam penempatan dan mutasi guru, agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang berdampak pada kualitas pembelajaran,” papar Sutami.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah saat diminta tanggapannya akan penekanan DPRD terkait sistem penempatan guru menuturkan siap melakukan evaluasi. “Sejauh ini, kebutuhan tenaga pengajar di perkampungan telah disikapi, tetapi memang ada beberapa wilayah yang cukup terpencil kami berupaya solusikan apabila ada Sumber Daya Manusia (SDM) local yang memenuhi standar, agar betah dalam menjalankan tugas. Kalau tidak ada, ini yang sering menjadi keluhan masyarakat pedalaman,” jelasnya. (Adv/Nht/Bin)
