SAMARINDA, Swarakaltim.com – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuju eliminasi malaria terus menunjukkan kemajuan. Dari sepuluh kabupaten dan kota, enam daerah telah dinyatakan bebas malaria, sementara empat wilayah lainnya masih berproses, yakni Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau, termasuk sebagian wilayah di sekitar Penajam Paser Utara (PPU) yang masih memiliki tingkat infeksi cukup tinggi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin. Ia menjelaskan, penetapan status eliminasi malaria dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria ketat. Salah satunya adalah tingkat infeksi parasit tahunan atau Annual Parasite Infection (API) yang harus berada di bawah 1 persen.
“Kalau jumlah penduduk 100 ribu, maka kasus malaria tidak boleh melebihi seribu orang. Jika lebih dari itu, daerah masih dikategorikan endemik,” ujar Jaya.
Selain angka API, indikator lain yang dinilai adalah infeksi endogenous atau penularan dari penduduk lokal ke penduduk lokal.
“Kalau tertularnya dari pendatang luar daerah seperti dari Papua atau NTT itu tidak masalah. Tapi kalau antar penduduk lokal saling menularkan, itu tidak boleh ada sama sekali,” jelasnya.
Jaya mengungkapkan, daerah dengan kasus malaria tertinggi saat ini adalah Kabupaten Paser dan Berau. Menurutnya, tingginya angka penularan di dua wilayah tersebut berkaitan dengan aktivitas perambahan hutan dan pembukaan lahan di sekitar sungai, yang merupakan habitat alami nyamuk pembawa parasit Plasmodium.
“Nyamuk malaria adalah nyamuk hutan. Mereka menggigit masyarakat atau pekerja yang beraktivitas di kawasan hutan,” terangnya.
Meski angka kematian akibat malaria tergolong rendah dibandingkan demam berdarah dengue (DBD) maupun tuberkulosis (TBC), Jaya menegaskan bahwa pencegahan tetap menjadi fokus utama.
“Pemerintah daerah terus memperkuat layanan kesehatan di titik-titik rawan penularan, terutama di wilayah hutan dan pesisir,” pungkasnya.(DHV)
