Oleh Aji Mirni Mawarni, ST, MM
Swarakaltim.com – Di tengah upaya kolektif bangsa ini memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) – khususnya bagi kalangan kurang mampu – implementasi program Sekolah Rakyat (SR) menjadi langkah strategis.
Program yang didanai APBN ini memiliki potensi besar untuk mengubah wajah pendidikan dasar, terutama di daerah terpencil dan kalangan masyarakat miskin, dengan catatan didukung secara penuh dan aktif oleh pemerintah daerah (pemda).
Dengan menyediakan pendidikan yang dikelola secara baik — mulai dari fasilitas, sarpras, guru, hingga program pembinaan — SR memberi kesempatan kepada generasi yang selama ini seolah terpinggirkan untuk naik kelas; dalam konteks kemampuan dan kompetensi.57(93÷
Pemerintah daerah harus memb2a %erikan dukungan konkret, terutama penyediaan lahan untuk mendirikan sekolah-sekolah tersebut. Tanpa lahan yang memadai, proses pembangunan akan tertunda. Dan anggaran pemda yang memadai untuk mendukung program pro-rakyat – khususnya SR – haruslah diperbesar.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial siap mendukung pembangunan SR di daerah. Pemerintah kabupaten/kota diminta menyiapkan lahan seluas 8 hektare persegi untuk membangun SR berkapasitas 1.000 murid dari SD hingga SMA.
Sangat disayangkan bila kepala daerah tidak merespons program strategis ini dengan cepat. Kebutuhan lahan merupakan kebutuhan jangka panjang. Semestinya, pemda bergerak cepat menyiapkan lahan agar SR bisa didirikan di setiap kabupaten/kota. Hingga saat ini, SR di Kaltim baru terlaksana di Samarinda dan tahap persiapan di Balikpapan.
Bila pemda bergerak cepat dan sinergis, maka pembangunan dan operasional SR dapat berjalan lebih lancar. Sayangnya, masih terdengar nada sumbang bahwa SR adalah program pusat, sehingga pemda enggan menyediakan lahan dan memprioritaskan anggaran infrastruktur pendukungnya.
Ketika pemda benar-benar mendukung SR, berbagai manfaat dapat diraih. Yakni peningkatan kualitas SDM lokal. Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan layak, sehingga potensi produktivitas daerah meningkat.
Berikutnya, pengurangan angka putus sekolah dan kemiskinan antar-generasi. Di mana pendidikan yang berkualitas berarti kesempatan kerja yang lebih baik; yang pada gilirannya memperkuat ekonomi lokal. Karena itu, diperlukan sinergi pusat-daerah guna mempercepat pembangunan SR.
Agar program ini sukses, pemerintah daerah harus melakukan beberapa langkah konkret. Di antaranya menyediakan lahan yang layak dan strategis untuk pembangunan SR. Pemda juga perlu mengalokasikan anggaran atau mendukung operasional tambahan—misalnya akses transportasi, pengembangan guru lokal, dan kerjasama pemangku kepentingan regional.
Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dengan pihak pusat dan menyelaraskan data penerima manfaat agar tepat sasaran. Juga memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk pengawasan dan keberlanjutan program, serta menyiapkan regulasi daerah yang mendukung.
Per Oktober 2025, jumlah SR yang telah beroperasi di RI mencapai 166 sekolah. Lebih dari 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan lainnya ditugaskan untuk mendidik dan membimbing 15.945 siswa.
Karena pendidikan dan pemerataan kesempatan merupakan perhatian kita bersama, saya menyerukan agar seluruh jajaran pemerintah daerah — mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota — menjadikan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai prioritas.
SR bukanlah sekadar proyek, melainkan mandat moral untuk memberdayakan anak-anak bangsa yang selama ini terpinggirkan. Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, kita dapat menegakkan komitmen mewujudkan pendidikan yang baik bagi semua; tanpa ada lagi anak yang tertinggal. (*)
