TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong, menyatakan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bumi Batiwakkal tahun anggaran (TA) 2026, kalau mengacu pada penyampaian Rancangan APBD beberapa hari lalu mengalami penurunan.
“Tetapi hendaknya, prioritas pembangunan dan pelayanan publik tetap harus dijaga dengan baik. Jadi, usulan anggaran dan kebutuhan daerah sebenarnya berakar pada visi jangka panjang. Namun ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar gedung yang dibangun, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” kata Rudi.
Masih menurutnya, saat berjumpa di kantor DPRD jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini, mengingatkan bahwa dalam perencanaan anggaran, naik-turunnya alokasi adalah hal yang normatif dan sudah menjadi bagian dari dinamika politik anggaran. Namun, dengan proyeksi APBD tahun depan yang diprediksi turun signifikan, muncul banyak pertanyaan, khususnya bagaimana program program prioritas.
“Kondisi yang ada, harapan kami selain mencari sebab mengapa APBD bisa turun, apakah karena kurang pemaparan, kurang pelayanan, atau kurang keseriusan dalam penyusunan?, sehingga pemangkasan anggaran terjadi. Hal ini harus ditelusuri akar permasalahannya. Selain itu, dengan anggaran yang ada ke depan, harap program yang diutamakan di realisasikan yang sangat menyentuh Masyarakat,” harapnya lagi.
Sebagai solusi, agar kondisi keuangan daerah tidak berkepanjangan anjlok, Rudi meminta agar semua pihak memberikan dukungan penuh terhadap transparansi dan kerja nyata Pemerintah Kabupaten Berau.
“Makanya dalam rapat Komisi II beberapa waktu lalu, kami menyarankan agar Pemerintah daerah bekerja lebih jelas dan terang agar tingkat keberhasilan program pembangunan benar-benar menggambarkan manfaat bagi Masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas,” imbuh Dewan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Adv/Nht/Sof)
