TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com — Aspirasi para ustaz dan ustazah terkait rencana kenaikan insentif guru ngaji mendapat dukungan penuh dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sakirman. Dukungan tersebut ia sampaikan saat di wawancarai di kantor Dewan, Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Minggu malam (30/11/2025).
Namun demikian, Sakirman menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tengah tertekan akibat pemotongan anggaran lebih dari Rp 1,7 triliun. Hal tersebut membuat Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan kenaikan insentif tersebut. Sehingganya, sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Berau, gandeng perusahaan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sinergi tersebut dapat menjadi langkah paling realistis untuk membantu memenuhi harapan para guru ngaji di tengah keterbatasan APBD. Saya menilai peningkatan kesejahteraan guru ngaji merupakan kebutuhan mendesak, mengingat peran strategis mereka dalam membentuk karakter generasi muda. Dirinya juga menegaskan bahwa tuntutan kenaikan insentif sangat wajar, karena profesi tersebut memiliki nilai sosial dan religius yang tinggi,” jelasnya.
“Mereka mendidik generasi kita berakhlakul karimah. Ini pekerjaan mulia, jadi permintaan kenaikan insentif itu sangat wajar, Namun untuk memenuhi aspirasi mereka tentu kita harus lihat kondisi keuangan terlebih dahulu. Sebab yang terdampak dari adanya pemangkasan Pemerintah pusat tidak hanya di daerah, tetapi juga di tingkat nasional,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun Berau selama ini menjadi daerah dengan pemberian insentif guru ngaji tertinggi se-Kalimantan Timur, upaya untuk menaikkannya masih perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Namun ia memastikan peluang kenaikan tetap terbuka jika kondisi fiskal kembali stabil.
“Mudah-mudahan tahun 2027 kalau anggaran membaik, kita bisa upayakan peningkatan insentif. Ini akan kita bahas bersama Bupati dan Badan Anggaran (Banggar). Melalui dorongan ini, DPRD berharap aspirasi para pendidik Al-Qur’an dapat direalisasikan secara bertahap, sekaligus memastikan bahwa kesejahteraan guru ngaji tetap menjadi perhatian utama pemangku kebijakan di Bumi Batiwakkal,” papar Sakirman sekaligus menjawab pertanyaan. (Adv/Nht/Bin)
