TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sumadi, menekankan pentingnya penghentian pembongkaran infrastruktur yang masih berada dalam kondisi baik pada tahun anggaran (TA) 2026.
Dirinya menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan, mengingat banyak program publik yang membutuhkan perhatian lebih besar. Sebab, praktik membongkar jalan, drainase, atau bangunan yang masih layak pakai hanya akan memperparah pemborosan anggaran. Padahal, masih banyak sektor pelayanan masyarakat yang membutuhkan alokasi dana lebih urgent.
“Tahun depan tidak boleh lagi ada bongkar bangun untuk infrastruktur yang masih bagus. Kalau masih berfungsi, jangan diutak-atik, terutama saat kita sedang menekan belanja daerah,” ungkap beliau saat berjumpa di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini.
Ia juga menyoroti kurangnya ketelitian dalam perencanaan sejumlah proyek yang berujung pada pembongkaran ulang terhadap fasilitas yang sebenarnya masih layak digunakan. Hal tersebut bukan hanya menyedot anggaran, tetapi juga menimbulkan gangguan bagi warga yang melintas ataupun tinggal di sekitar lokasi kerja.
“Kita butuh pembangunan yang terencana dan tidak asal revisi. Jangan sampai fasilitas yang masih baik justru dihancurkan karena revisi program atau perhitungan teknis yang tidak matang,” lanjut Tokoh politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Salah satu isu yang menjadi perhatian DPRD adalah penanganan banjir. Sumadi menjelaskan bahwa solusi banjir tidak otomatis berarti membangun ulang drainase. Menurutnya, sebagian besar titik banjir disebabkan oleh sedimentasi yang menumpuk sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. “Drainase itu rusaknya bukan bangunannya, melainkan alirannya tersumbat lumpur. Jadi membongkar bukan jawaban,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki sarana yang bisa dimaksimalkan, yaitu mobil penyedot lumpur. Peralatan tersebut dianggap lebih efektif dan jauh lebih hemat dibandingkan melakukan pembangunan ulang drainase. “Kita punya mobil sedot lumpur. Gunakan itu secara berkala. Itu lebih cepat dan biayanya jauh lebih kecil,” ujar Sumadi lagi.
Tambah Sumadi, dirinya juga menilai bahwa penggunaan rutin alat penyedot lumpur tersebut mampu membersihkan saluran air di lokasi rawan banjir dan secara langsung mengurangi risiko genangan tanpa perlu menambah beban anggaran. “Dengan catatan kalau alat tersebut di fungsikan secara optimal. Jadi kedepan, lebih baik kita fokus pada pembersihan dengan alat yang ada. Itu solusi langsung pada sumber masalahnya,” tandasnya. (Adv/Nht/Sof)
