Bupati Kembali Tekankan OPD Percepat Serapan Anggaran Demi Pemerataan Pembangunan

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih Mas kembali menegaskan pentingnya percepatan serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pemerataan pembangunan di daerah.
Hal tersebut di tekankan Petinggi Bumi Batiwakkal itu dalam kegiatan Penyampaian Pandangan Akhir Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bupati, Sri Juniarsih Mas, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Serapan Anggaran APBD, APBD Perubahan, DAK dan BANKEU Tahun Anggaran (TA) 2025, Senin (8/12/2025) di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Jl APT Pranoto, Tanjung Redeb.
Kenapa hal ini terus dirinya dengungkan, sebab masih terdapat sejumlah OPD yang belum mampu mencapai target serapan anggaran secara optimal, terutama pada triwulan akhir tahun ini. Bupati juga menyoroti adanya kegiatan yang terlambat direalisasikan, termasuk proyek yang baru dilelang menjelang dua minggu sebelum akhir tahun. Beliau menegaskan bahwa kegiatan seperti itu akan dibatalkan dan menjadi catatan khusus bagi OPD terkait, karena dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan serta tidak memberi dampak maksimal bagi masyarakat.
Bupati juga menyoroti ketidaksinkronan data antarinstansi, khususnya data yang berkaitan dengan indikator stunting yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Pendidikan, Dinas Pangan hingga Dinas Pemberdaya Masyarakat Kampung (DPMK). Menurutnya, kondisi tersebut membuat capaian pembangunan Berau terlihat tidak akurat dan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
Rapat yang dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala OPD dan instansi teknis lainnya ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Bupati meminta setiap OPD berhenti bekerja secara terpisah dan mulai memperkuat kolaborasi, terutama pada bidang yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, serta pengelolaan kampung.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan kegiatan harus dilakukan sejak awal tahun anggaran. Perencanaan dan pelaksanaan program diminta dimulai lebih cepat agar tidak terjadi penumpukan proyek pada Oktober–Desember yang selama ini menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran. “Tidak ada toleransi bagi keterlambatan. Jika kegiatan belum dilelang dua minggu sebelum akhir tahun, maka kegiatan tersebut akan dibatalkan,” tegasnya.
Sektor kesehatan mendapatkan perhatian khusus dari Bupati, terutama terkait penataan fasilitas rumah sakit dan puskesmas agar sesuai SOP nasional dan tidak merugikan pasien. Selain itu, ia juga meminta instansi teknis seperti PUPR dan Satpol PP untuk memperkuat pengawasan lapangan, mencakup perbaikan fasilitas umum, penerangan jalan, kebersihan taman kota, dan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat.
Bupati menutup arahannya dengan menekankan bahwa penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pemenuhan laporan administrasi. Ia berharap seluruh OPD dapat bekerja sebagai “super team” yang solid, terencana, dan terkoordinasi, demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Berau. (Nht/Bin)