Oleh : MASYKUR SARMIAN (Ketua Fokal IMM Kalimantan Timur)
Ketika Demokrasi Menjadi Alat, dan Kedaulatan Menjadi Tersangka
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Hari ini Sabtu, 3 Januari 2026, sebagian Bangsa di dunia baru saja merayakan Tahun Barunya, masih sangat terasa suasana bahagia itu mereka rasakan. Tapi, yang sangat mengagetkan jagad maya dikejutkan oleh berita penangkapan Presiden Venezuela Nicolas MADURO, bersamaan dengan claim bahwa militer AS telah melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela. Hal ini disampaikan Trump sendiri lewat media sosial Truth Social.
Sejarah dunia modern mengajarkan satu pola yang terus berulang dengan wajah berbeda : kekuasaan global selalu menemukan alasan moral untuk menekan bangsa lain. Dulu namanya “misi peradaban”, hari ini disebut “demokrasi” dan “hak asasi manusia”.
Dalam pusaran inilah hubungan Donald Trump dan Nicolás Maduro harus dibaca bukan sebagai konflik personal dua pemimpin, melainkan sebagai pertarungan lama antara kedaulatan bangsa dan hegemoni kekuatan global.
Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Donald Trump, memperlihatkan wajah paling telanjang dari politik kekuasaan : menentukan siapa pemimpin sah sebuah negara, menjatuhkan sanksi ekonomi kolektif, dan mengancam intervensi militer, semuanya dilakukan atas nama demokrasi.
Namun justru di situlah paradoks besar itu lahir.
Dari Diplomasi ke Pemaksaan Terbuka
Ketika Trump secara sepihak mengakui Juan Guaido sebagai “presiden interim” Venezuela, dunia internasional tercengang. Tidak ada mandat PBB. Tidak ada konsensus global. Tidak ada proses hukum internasional. Yang ada hanyalah kehendak politik Washington.
Ini adalah bentuk unilateral coercion pemaksaan kehendak satu negara atas negara lain.
Pesannya jelas :
legitimasi bukan ditentukan oleh rakyat,
melainkan oleh pengakuan kekuatan besar.
Bagi bangsa-bangsa yang pernah dijajah termasuk Indonesia logika ini sangat familiar. Dulu penjajah menentukan siapa raja, siapa gubernur, siapa yang boleh berkuasa. Hari ini, caranya lebih halus, namun substansinya sama.
Sanksi Ekonomi : Senjata Sunyi yang Mematikan
Trump menjadikan sanksi ekonomi sebagai alat utama untuk melumpuhkan Venezuela. Aset dibekukan. Ekspor minyak dihentikan. Akses ke sistem keuangan global ditutup.
Yang menarik dan tragis adalah siapa yang paling menderita.
Bukan Nicolas Maduro.
Bukan elite politik.
Melainkan rakyat kecil :
ibu yang tak mampu membeli obat,
anak-anak yang kekurangan gizi,
rumah sakit yang lumpuh.
Inilah bentuk hukuman kolektif yang secara moral dan hukum internasional sangat problematik. Ironisnya, Amerika sering menuding praktik ini sebagai kejahatan jika dilakukan oleh negara lain, namun merasa sah ketika melakukannya sendiri.
Standar Ganda Demokrasi Global
Trump menuding Maduro sebagai diktator. Kritik ini mungkin tak semuanya salah pemerintahan Maduro memang sarat masalah : salah kelola ekonomi, represi politik, dan krisis legitimasi internal, tapi apa urusan Amerika ngurusi negara lain,
Namun pertanyaan mendasarnya adalah : mengapa Amerika begitu selektif dalam membela demokrasi ?
Mengapa : monarki absolut yang menjadi sekutu dibiarkan ? rezim otoriter yang patuh didekap ?
sementara negara yang menasionalisasi sumber daya dan menolak dominasi ekonomi Barat langsung dihukum ?
Jawabannya pahit namun nyata :
bukan demokrasi yang menjadi ukuran utama, melainkan kepatuhan terhadap kepentingan geopolitik.
Doktrin Monroe yang Menjelma Ulang
Kasus Venezuela menunjukkan bahwa Doktrin Monroe yang menganggap Amerika Latin sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat belum pernah benar-benar mati.
Setiap pemimpin di kawasan itu yang :
• berani keluar dari sistem neoliberal,
• mengontrol sumber daya alam sendiri,
• dan membangun kemandirian politik, akan dicap ancaman.
Hugo Chavez kemarin.
Nicolás Maduro hari ini.
Entah siapa besok.
Pola ini bukan kebetulan. Ia adalah tradisi imperialisme modern, dibungkus bahasa hukum dan HAM.
Cermin bagi Bangsa Terjajah
Bagi Indonesia bangsa yang dijajah ratusan tahun fenomena ini bukan sekadar berita luar negeri. Ia adalah peringatan sejarah.
Pembukaan UUD 1945 menegaskan :
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa
Prinsip ini lahir dari pengalaman pahit:
ketika bangsa asing merasa lebih tahu apa yang terbaik bagi kita,
lalu memaksakannya dengan kekuatan.
Venezuela hari ini mengingatkan dunia bahwa penjajahan tidak selalu datang dengan tentara. Ia bisa datang lewat embargo, delegitimasi politik, dan penggiringan opini global.
Trump dan Politik Kekuasaan Maskulin
Gaya Trump yang konfrontatif, intimidatif, dan penuh ancaman menunjukkan satu hal: politik kekuasaan tanpa empati.
Ancaman militer terhadap Venezuela, retorika kasar, dan diplomasi lewat cuitan bukanlah kenegarawanan. Itu adalah ekspresi kekuasaan yang kehilangan kebijaksanaan.
Pelajaran Penting
Kasus Trump dan Maduro mengajarkan satu pelajaran universal: demokrasi yang dipaksakan dari luar sering berubah menjadi alat dominasi,
bukan pembebasan.
Bangsa-bangsa berdaulat berhak memperbaiki dirinya sendiri dengan segala luka dan kesalahan internal tanpa dijadikan arena eksperimen kekuatan global.
Sejarah mencatat, imperialisme selalu menemukan wajah baru. Hari ini, ia datang tanpa seragam penjajah, tetapi membawa sanksi, legitimasi selektif, dan klaim moral sepihak.
Dan dunia yang adil bukan dunia tanpa kritik terhadap pemimpin bermasalah, melainkan dunia yang menolak kesewenang-wenangan siapa pun termasuk negara adidaya. Karena pada akhirnya, kedaulatan adalah hak, bukan hadiah. (aya/SK)
