SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wali Kota Samarinda Andi Harun meluruskan informasi yang berkembang terkait anggaran Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (Probebaya). Ia menegaskan tidak ada pemotongan anggaran, meskipun dalam APBD murni tercantum alokasi sebesar Rp60 juta per program.
Penegasan tersebut disampaikan Andi Harun pada Rabu (7/1/2026) sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut anggaran Probebaya dipangkas dari Rp100 juta menjadi Rp60 juta. Menurutnya, angka tersebut kerap disalahartikan sebagai pemotongan, padahal merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal.
“Yang tercantum di APBD murni memang 60 persen. Namun itu tidak berarti anggaran Probebaya dikurangi. Ini murni soal manajemen adaptasi karena ruang fiskal kita terbatas,” jelasnya.
Ia menerangkan, keterbatasan kapasitas keuangan daerah akibat penyesuaian transfer ke daerah membuat Pemkot Samarinda harus mengatur ulang pola penganggaran. Karena itu, anggaran Probebaya dibagi ke dalam dua tahap, yakni 60 persen dialokasikan pada APBD murni dan sisanya 40 persen pada APBD perubahan.
“Total anggarannya tetap Rp100 juta. Empat puluh persennya kami terminasi untuk menyesuaikan kondisi fiskal,” tegas Andi Harun.
Andi Harun menjelaskan, tidak seluruh kegiatan Probebaya dilaksanakan di awal tahun anggaran. Sejumlah program justru berjalan pada paruh kedua tahun, mulai Agustus hingga Desember, sehingga anggarannya lebih tepat ditempatkan pada APBD perubahan.
“Kalau seluruhnya dipaksakan masuk APBD murni, padahal tidak semuanya digunakan di awal tahun, sementara fiskal terbatas, maka belanja penting lainnya bisa tidak terakomodasi,” ujarnya.
Skema penyesuaian serupa, lanjut dia, juga diterapkan pada pos belanja lain di lingkungan Pemkot Samarinda. Bahkan terdapat belanja yang pembayarannya diatur ulang waktunya tanpa menghilangkan hak penerima manfaat.
“Contohnya belanja operasi pemerintah yang pembayarannya baru dilakukan di akhir tahun. Itu bisa diatur administrasinya, tapi hak pegawai tetap dijamin dan akan dicatat dalam APBD perubahan,” paparnya.
Andi Harun menegaskan Probebaya tetap menjadi program prioritas karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia meminta publik memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah adaptasi fiskal, bukan pemangkasan anggaran.
“Kalau disebut hanya Rp60 juta, itu benar untuk APBD murni. Tapi keliru kalau dikatakan dipotong. Anggarannya tetap Rp100 juta, hanya dibagi dua sesuai waktu pelaksanaannya,” pungkasnya.(DHV)
