SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menilai deforestasi yang masih terjadi hingga saat ini tidak semata disebabkan oleh persoalan regulasi. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor utama yang memperparah hilangnya tutupan hutan.
Ia menjelaskan, dari sisi regulasi pemerintah sebenarnya telah menetapkan ketentuan yang cukup jelas terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA), baik di sektor pertambangan maupun kehutanan. Setiap kegiatan yang mengubah bentang alam diwajibkan disertai komitmen pemulihan lingkungan.
“Kalau dilihat dari aturannya, sebenarnya sudah sangat jelas. Setiap eksploitasi sumber daya alam harus dibarengi kewajiban pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Ia mencontohkan di sektor pertambangan, perusahaan diwajibkan memiliki dokumen reklamasi pascatambang sebelum aktivitas penambangan dimulai. Dokumen tersebut harus disusun sejak awal dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
Kewajiban serupa juga berlaku pada sektor kehutanan, khususnya terkait reboisasi dan rehabilitasi hutan. Namun dalam praktiknya, pengawasan yang lemah membuat kewajiban tersebut sering kali tidak dijalankan secara optimal.
“Selama ini pengawasan kita masih lemah. Akibatnya, kewajiban reboisasi dan rehabilitasi hutan kerap diabaikan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sarkowi menekankan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci untuk menekan laju deforestasi, terutama yang dilakukan secara ilegal. Tanpa sanksi yang jelas, kerusakan hutan akan terus berulang.
“Ke depan harus ada penegakan hukum yang betul-betul tegas agar deforestasi, apalagi yang ilegal, tidak terus terjadi,” katanya.
Ia menambahkan, dampak deforestasi sudah dirasakan masyarakat, salah satunya meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.
“Dampaknya sudah kita lihat bersama. Bencana sering terjadi dan ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak,” pungkasnya.(DHV)
