Meskipun APBD Terbatas, DPRD Minta Sektor Pertanian di Wilayah Pesisir Tetap di Perhatikan

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Subroto, wilayah pesisir Bumi Batiwakkal, terutama kecamatan-kecamatan dengan perkampungan yang mayoritas warganya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, hingga kini masih sangat membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah daerah (Pemda).

“Hal ini kami tekankan, karena sektor pertanian di wilayah tersebut masih sangat memerlukan dukungan guna menopang perekonomian masyarakat. Kemudian, karena dukungan yang petani terima selama ini belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya saat berjumpa di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini.

Lanjut Subroto, adapun bentuk bantuan yang paling mendesak dibutuhkan di sektor pertanian diantaranya jalan usaha tani, penyediaan pupuk subsidi, juga bantuan bibit Ketiga aspek tersebut dinilai sangat menentukan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian dengan berbagai komoditi, khususnya padi dan jagung.

Tambah beliau, sebenarnya Pemda melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah beberapa kali merespons. Namun realisasi di lapangan dinilai masih belum maksimal, sehingga keluhan petani terus berulang dari tahun ke tahun.

“Ini sudah lama disuarakan masyarakat. Memang ada langkah dari Pemerintah Kabupaten, tapi belum menyentuh kebutuhan secara maksimal. Oleh sebab itu kami sebagai wakil rakyat dari daerah pesisir berupaya terus memperjuangkan. Meskipun kami sangat menyadari bahwa APBD tahun 2026 ini terbatas,” tutur Dewan asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu lagi.

Ditengah kondisi keuangan daerah seperti saat ini, agar bisa menjawab kebutuhan mendesak Masyarakat, tampa terkecuali di sektor pertanian, khususnya bagi Masyarakat pesisir Kota Sanggam, Legeslatif berupaya terus mendorong Pemda agar dukungan di sektor pertanian tetap menjadi prioritas kebijakan.

“Memastikan hal itu pihaknya akan terus menggiring usulan masyarakat di sektor pertanian yang disuarakan rakyat, baik di Musrenbang maupun yang terjaring saat kami reses ke OPD terkait. Harapannya kebutuhan dasar petani pesisir dapat mulai direalisasikan secara bertahap, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun berikutnya,” imbuh beliau.

“Setidaknya ada progres nyata. Walaupun bertahap, yang penting petani melihat adanya keberpihakan dan komitmen Pemerintah daerah terhadap sektor pertanian,” pungkas Subroto. (Adv/Nht/Bin)

www.swarakaltim.com @2024