TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kebijakan efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada penundaan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau yang berlokasi di Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb justru dimaknai sebagai peluang untuk menyempurnakan perencanaan infrastruktur legislatif agar lebih matang dan berorientasi masa depan.
Ketua DPRD Bumi Batiwakkal, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan bahwa meskipun pembangunan fisik belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, kebutuhan akan gedung yang lebih layak dan representatif tetap menjadi prioritas lembaga legislatif.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan gedung DPRD sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah daerah dan sempat diusulkan dalam anggaran dengan nilai sekitar Rp20 miliar. Namun, penyesuaian kondisi keuangan daerah membuat pelaksanaannya harus ditunda.
“Ini bukan pembatalan, hanya penundaan. Situasi fiskal saat ini menuntut kita untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Intinya pembangunan yang tidak mendesak ditunda dahulu, agar program urgen yang pro rakyat mampu terealisasi maksimal,” ungkapnya.
Konsep gedung Wakil Rakyat yang direncanakan mengusung desain dua lantai dengan penataan ruang yang lebih terbuka dan fungsional. Lantai bawah dirancang sebagai ruang rapat komisi yang dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan keterbukaan lembaga legislatif.
Menurut Dedy, kebutuhan akan gedung baru akan semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Berau. Berdasarkan proyeksi KPU, populasi Berau diperkirakan mencapai sekitar 400 ribu jiwa pada 2029, yang berpotensi meningkatkan jumlah anggota DPRD.
“Dengan bertambahnya jumlah kursi dari 30 saat ini menjadi 35 bahkan 40, tentu kebutuhan ruang kerja dan fasilitas pendukung juga akan meningkat,” jelas Petinggi di lembaga legeslatif Kota Sanggam tersebut.
Meski pembangunan fisik belum dapat dimulai, DPRD Berau memastikan seluruh dokumen perencanaan tetap disiapkan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan agar ketika kondisi keuangan daerah membaik, proyek dapat segera direalisasikan tanpa kendala berarti. “Kita ingin saat anggaran sudah memungkinkan, semua sudah siap dan pembangunan bisa langsung dilaksanakan,” pungkasnya mengakhiri. (Adv/Nht/Sof)
