TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2026 tingkat kecamatan yang dimulai dikawasan pesisir terus berlanjut ke wilayah Selatan. Rombongan yang dipimpin oleh Bupati Berau Kembali duduk membahas rencana Pembangunan di Kecamatan talisayan. Di Kecamatan pesisir ini, infrastruktur jalan masih mejadi prioritas usulan warga.
Hal itu terungkap pada sambutan pembuhka oleh Camat Talisayan, Yusup Gunawan. Menurutnya, peningkatan jalan utama, jalan kampung, serta jalan usaha tani masih menjadi harapan warga, sebab untuk akses utama pemerataan akses ekonomi dan transportasi engkutan hasil bumi warga.
Selain usulan infrastruktur jalan, Kesehatan dan pendidikan, Yusup juga memaparkan sejumlah potensi wisata alam seperti hutan dan sungai yang dinilai masih dapat dikembangkan, seperti pemanfaatan hutan desa dan ruang terbuka hijau.
“Infrastruktur itulah yang akan memudahkan kami untuk berinovasi mengembangkan wisata di Talisayan. Jika potensi wisata terus berkembang, maka dampak langsungnya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK),” papar Yusup.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menanggapi langsung pemaparan Camat Talisayan perihal pariwisata. Beliau minta jika pemerintah Kecamatan focus ke pengelolaan wisata, maka perhatian serius juga terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah.
“Kebersihan ini sebenarnya bukan masalah besar, hanya mengedukasi Masyarakat untuk sadar menjaga kebersihan, itu yang berat. Oleh sebab itu, demi menjaga asset wisata disemua wilayah Kabupaten Berau, Bupati mengajak masyarakat mulai memilah sampah organik dan anorganik karena pengelolaan sampah kini juga memiliki nilai ekonomi, “tegas Bupati.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menekankan bahwa selain sektor pariwisata, pengembangan perkebunan juga menjadi perhatian. Kabupaten Berau pernah menjadi salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Kalimantan Timur sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan kembali.
“Potensi ini besar namun harus terus dijaga dan digali, silahkan pemerintah juga koordinasi dan Kerjasama dengan perusahaan sekitar melalui dana CSR mereka untuk kepentingan pembangunan Masyarakat di perkampungan,” pungkasnya. (Nht/Prokopim).
