TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sakirman, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD, khususnya terkait kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dirinya menegaskan bahwa evaluasi tersebut penting mengingat kondisi APBD Bumi Batiwakkal saat ini membutuhkan tambahan pemasukan dari berbagai sektor, termasuk dari BUMD yang selama ini telah mendapat dukungan anggaran cukup besar dari Pemerintah daerah. Namun menurutnya, dukungan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil yang diberikan kepada daerah.
“Yang perlu kita lihat adalah kinerja BUMD dari tahun ke tahun. Apakah sudah ada yang benar-benar menyumbang PAD atau belum. Jangan sampai hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa memberikan manfaat ekonomi yang jelas,” tegas Wakil Rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia mengungkapkan, Pemerintah daerah selama ini telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha BUMD. Oleh karena itu, lanjut Sakirman, sudah seharusnya BUMD mampu menunjukkan kinerja yang profesional, produktif, dan berorientasi pada keuntungan daerah.
Menurutnya, apabila setelah evaluasi ternyata BUMD belum juga mampu memberikan kontribusi pendapatan, maka langkah tegas perlu diambil. Evaluasi tersebut, kata Sakirman, tidak hanya menyasar laporan keuangan, tetapi juga mencakup kelayakan bidang usaha, efektivitas manajemen perusahaan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMD.
“Kalau belum bisa memberi income ke daerah, berarti ada yang tidak beres. Bisa dari perusahaannya, bisa dari jenis usahanya, atau bisa juga dari SDM-nya. Semua itu harus dibuka secara objektif dan disikapi dengan tegas,” ujarnya.
Sakirman menekankan bahwa DPRD, khususnya Komisi II, tidak ingin keberadaan BUMD justru menjadi beban jangka panjang bagi keuangan daerah. Legeslatif berharap Pemkab Berau berani mengambil keputusan strategis, termasuk melakukan pembenahan struktural atau penataan ulang arah usaha BUMD, agar tujuan awal pendirian BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah dapat benar-benar terwujud.
“BUMD seharusnya menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah, bukan sekadar formalitas. Evaluasi ini penting agar uang rakyat yang sudah dikeluarkan benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat,” papar Dewan yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Sanggam itu. (Adv/Nht/Bin)
