TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2026 menjadi sorotan serius dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Sambaliung yang digelar di Halaman Kantor Kecamatan Sambaliung, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, bahwa kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas menuntut kampung untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan APBD. Dalam tanggapannya di hadapan para kepala kampung dan perangkat daerah itu, Ia mencontohkan keberhasilan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Pegat Bukur yang dinilainya mampu menjadi solusi konkret dalam menopang kemandirian keuangan kampung.
“Baru kemarin hari Jumat kami meresmikan BUMK di Pegat Bukur. Alhamdulillah luar biasa. Setiap tahun BUMK ini menyumbang dana Pendapatan Asli Kampung (PAK) yang menjadi batang tubuh APB Kampung,” ujarnya.
Said juga menjelaskan, dengan total pendapatan belanja kampung yang hanya berkisar Rp110 juta per tahun, BUMK Pegat Bukur justru mampu menyumbang secara konsisten ke kas kampung. Tidak hanya itu, keuntungan BUMK tersebut juga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan sosial masyarakat. “BUMK ini kami anggap sehat. Dia menyumbang ke kampung, memberikan beasiswa pendidikan, bantuan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya,” jelasnya.
Menurut Sekda, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sebagian kampung lain yang masih menjadikan APBD sebagai tumpuan utama pembangunan. Padahal, dengan keterbatasan anggaran daerah, pemerintah kabupaten semakin kesulitan mengakomodasi seluruh usulan kampung, terutama proyek infrastruktur yang menelan biaya besar. “Kalau ujung-ujungnya semua berharap ke APBD, kami juga kesulitan, terus terang saja. Apalagi kalau usulan jalan, satu kilometer saja anggarannya sudah besar,” tegasnya.
Muhammad Said menekankan bahwa dorongan penguatan BUMK sebenarnya bukan hal baru. Sejak tahun 2017, ketika dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Camat Teluk Bayur, pemerintah daerah telah mendorong agar BUMK segera menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar tempat penyertaan modal yang akhirnya habis tanpa hasil. “BUMK itu jangan hanya jadi tempat penyertaan modal kampung yang ujung-ujungnya habis. Yang kita harapkan adalah BUMK produktif, yang betul-betul menghasilkan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan Pegat Bukur tidak lepas dari keberanian BUMK setempat menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kampung. Melalui kemitraan tersebut, berbagai kegiatan perusahaan dapat disinergikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan BUMK. “BUMK Pegat Bukur bisa masuk ke perusahaan-perusahaan. Banyak kegiatan perusahaan di wilayah mereka yang masuk ke BUMK, sehingga hasilnya maksimal dan mampu mendukung keuangan kampung,” ungkapnya.
Sekda Berau pun berharap 14 kampung di Kecamatan Sambaliung dapat meniru pola tersebut, dengan memaksimalkan potensi usaha lokal dan memperkuat manajemen BUMK sebagai penopang utama kemandirian kampung. “Kami berharap kampung-kampung ini bisa mandiri. Jangan terus bergantung pada APBD yang kemampuannya semakin terbatas,” pungkasnya.
Musrenbang Kecamatan Sambaliung kali ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi kampung bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan anggaran daerah dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di tingkat kampung. (Nht/Bin)
