TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kondisi Kesultanan di Kabupaten Berau menjadi sorotan serius dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sambaliung. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Subroto, menegaskan perlunya Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap dukungan anggaran operasional bagi Kesultanan yang selama ini dinilai belum terakomodir secara memadai.
Dalam penyampaiannya, Subroto mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima aspirasi langsung dari pihak Kesultanan terkait keterbatasan dana operasional, khususnya dalam menjalankan peran adat dan budaya di berbagai kegiatan daerah maupun luar daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan posisi strategis Kesultanan sebagai simbol adat dan identitas budaya masyarakat Berau.
“Kita semua tahu, Kalimantan Timur ini kaya dengan adat istiadat. Hampir setiap kabupaten memiliki kekhasan adat, dan Berau tentu tidak terlepas dari peran Kesultanan. Namun ironisnya, peran tersebut belum diiringi dengan dukungan anggaran yang layak,” ujar Subroto.
Dirinya juga menyoroti fakta bahwa pihak Kesultanan kerap diundang menghadiri berbagai agenda resmi, baik di tingkat daerah maupun luar daerah. Kehadiran tersebut, lanjutnya, bukan hanya bersifat seremonial, melainkan membawa nama dan marwah daerah. Namun dalam praktiknya, seluruh aktivitas itu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Beliau-beliau ini sering diundang ke berbagai kegiatan, dan tentu memenuhi undangan itu perlu biaya. Kalau tidak ada dana operasional, lalu bagaimana mereka bisa menjalankan peran tersebut,” tegas Subroto.
Ia menilai, ketidakjelasan alokasi dana operasional bagi Kesultanan berpotensi melemahkan fungsi kelembagaan adat di Berau. Oleh karena itu, ia secara tegas meminta agar pada tahun anggaran mendatang, Pemerintah daerah—khususnya Bupati Berau—menjadikan dukungan anggaran untuk Kesultanan sebagai skala prioritas.
Tokoh Politik Partai Gologan Karya (Golkar) itu juga menyebut kawasan Gunung Tabur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Berau, sehingga perhatian terhadap kebutuhan anggaran Kesultanan harus diakomodir secara proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan sampai setiap tahun masih ada usulan yang sama dari Kesultanan terkait dana operasional. Ini seharusnya menjadi prioritas tetap, bukan sekadar wacana tahunan,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Subroto menekankan bahwa besar kecilnya anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, namun yang terpenting adalah adanya kepastian dukungan dari Pemerintah daerah. Menurutnya, perhatian terhadap Kesultanan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai sejarah dan budaya lokal.
Di akhir penyampaiannya, Subroto juga menyelipkan pesan kepada para kepala kampung agar apresiasi terhadap pembangunan tidak hanya diarahkan kepada pihak eksekutif semata. Ia mengingatkan bahwa lembaga legislatif turut berperan dalam proses penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah dan DPRD itu satu kesatuan. Kami di DPRD juga ikut memperjuangkan anggaran. Jadi apresiasi itu sebaiknya dibagi bersama,” ujarnya sembari menutup tanggapan.
Melalui forum Musrenbang ini, Subroto berharap aspirasi terkait dukungan terhadap Kesultanan dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau demi menjaga keberlanjutan adat dan budaya yang menjadi identitas daerah.(Adv/Nht/Bin)
