TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menilai pembangunan infrastruktur dengan sistem paket lebih efektif dan efisien dibandingkan pembangunan yang dilakukan secara terpisah atau bertahap. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Bumi Batiwakkal, Sumadi, saat menghadiri kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Teluk Bayur, beberapa waktu lalu.
Wakil Rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan secara terputus-putus berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran serta menghasilkan kualitas pekerjaan yang kurang optimal. Menurutnya, pola seperti ini seringkali membuat pembangunan tidak tuntas dan manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau pembangunan dilakukan sedikit-sedikit dan terpisah, selain memakan waktu, anggarannya juga tidak efisien. Hasilnya pun sering tidak maksimal,” kata Sumadi.
Beliau menegaskan bahwa sistem paket justru memberikan banyak keuntungan, terutama dari sisi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dengan paket pekerjaan yang lebih besar dan terintegrasi, proses perencanaan hingga pelaksanaan dinilai menjadi lebih sederhana dan terkontrol.
“Kalau paket itu lebih besar, panitia tidak banyak, kontrak juga tidak terlalu banyak, dan dari sisi pengawasan pun lebih mudah. Pada akhirnya hasilnya justru lebih efisien,” tambah Sumadi.
Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan drainase dan infrastruktur lingkungan merupakan contoh sektor yang sangat tepat menggunakan sistem paket. Menurutnya, drainase yang dibangun secara terputus-putus tidak akan berfungsi optimal karena aliran air tetap terhambat.
“Drainase itu harus menyambung. Kalau dibangun terpisah-pisah, fungsinya tidak maksimal. Dengan sistem paket, pengerjaannya bisa tuntas dan terintegrasi,” tegas Sumadi.
Selain meningkatkan efisiensi anggaran, sistem paket juga dinilai mampu meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Dengan satu perencanaan dan satu pelaksanaan yang utuh, risiko perbedaan spesifikasi dan kualitas antar segmen pembangunan dapat diminimalkan. Sistem paket juga dapat mengurangi beban administrasi, baik bagi pemerintah daerah maupun pihak pelaksana. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan.
“Bukan berarti kita mengurangi kualitas. Justru dengan sistem paket ini, kualitas pembangunan bisa lebih terjaga karena pengerjaannya terencana dan menyeluruh,” imbuh Sumadi lagi.
Lanjutnya, dirinya berharap pemerintah daerah dapat lebih serius mempertimbangkan penerapan sistem paket dalam perencanaan pembangunan ke depan. Karena langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengefektifkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Kami berharap skema ini bisa diterapkan dengan matang, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan anggaran daerah digunakan secara optimal,” papar Sumadi sekaligus mengakhiri penjelasannya. (Adv/Nht/Sof)
