SAMARINDA, Swarakaltim.com – Peluang peningkatan anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kota Samarinda tetap terbuka. Namun, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan keputusan tersebut harus melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya tanpa Andi Harun (AH), Bisa?” yang digelar Arusbawah di Gedung Science Learning Center FMIPA Unmul, Minggu (15/2/2026). Menurutnya, wacana kenaikan anggaran dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta per RT tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
“Ini kan juga kita memberi pelajaran bersama-sama dengan masyarakat. Yang 100 ini dulu, prosesnya bagaimana? Ada penggunaan yang kurang tepat atau perbaikan-perbaikan yang belum maksimal, itu harus kita lihat dulu,” ujarnya.
Ia menilai evaluasi program menjadi tahapan penting sebelum membicarakan penambahan anggaran. Pendampingan dan penguatan administrasi dinilai masih diperlukan agar pengelolaan dana berjalan lebih tertib.
“Kalau dikasih Rp100 juta saja masih banyak masalah, tentunya pendampingan dan administrasi harus dilaksanakan sesuai pengawasan yang ada,” tegas Saefuddin.
Menurutnya, keputusan menaikkan anggaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan SDM di tingkat RT dalam mengelola program.
“Kalau memang keuangan kita mampu dan masyarakat bisa melaksanakan, kenapa tidak? Tapi mampunya ini harus kita ukur,” ucapnya.
Saefuddin juga mengingatkan bahwa Probebaya hanyalah salah satu dari sekian banyak program pemerintah daerah yang memerlukan dukungan anggaran. Karena itu, kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan sangat diperlukan.
“Bukan hanya dilihat dari sisi uangnya ada lalu diberikan. Kita harus jeli memanfaatkan uang dan pertanggungjawabannya untuk masyarakat,” ujarnya.
Meski membuka peluang kenaikan anggaran, ia menegaskan keputusan tersebut harus diiringi kesiapan pelaksana di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Bisa saja dinaikkan. Tapi masyarakat dan RT yang menerima harus mampu melaksanakan. Jangan sampai malah timbul masalah baru,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan Probebaya bergantung pada keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kapasitas pengelolaan di tingkat masyarakat.
“Melihat kondisi keuangan dan melihat kemampuan SDM pengelolaan dari pihak RT. Semua harus dilihat, tidak satu sisi saja,” pungkasnya.(DHV)
