TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Penataan wilayah perkotaan Kabupaten Berau terus di programkan Pemerintah daerah, namun sayang ada satu persoalan yang hingga sekarang terus menghantui yakni terjadi banjir tatkala hujan turun cukup deras, apalagi bersamaan air sungai sedang pasang.
Hal tersebut menurut Bupati Bumi Batiwakkal, Sri Juniarsih Mas, yang mendesak harus segera ditindaklanjuti. Karena, keluhan banjir di sejumlah titik di Kecamatan Tanjung Redeb hingga kini terus menjadi isu hangat dari masyarakat. Oleh sebab itu, agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun tanpa solusi konkret, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus focus cari penyelesaian.
“Saya minta OPD terkait benar-benar fokus menyelesaikan keluhan banjir yang belum tuntas hingga saat ini,” tegasnya.
Menurutnya, konflik pembangunan di wilayah perkotaan bukan lagi sebatas perencanaan di atas kertas, tetapi menyangkut kecepatan respons dan efektivitas kerja teknis di lapangan. Jika banjir terus menjadi keluhan utama masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap proses tahapan Pembangunan, termasuk serapan aspirasi di gelar melalui musrenbang bisa tergerus.
“Agar penyelesaian persoalan banjir di area perkotaan bisa maksimal, harap Instansi terkait bisa kolaborasi merencanakan tindakan apa harus dilakukan, sebagai solusi jitu. Sehingga banjir tidak menjadi isu hangat terus, terutama saat agenda musrenbang,” kata Petinggi di Kota Sanggam tersebut.
Selain banjir, penekanan Bupati di wilayah perkotaan di Tengah terjadinya efisiensi anggaran sekarang ini, menyoroti pentingnya pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun Pemerintah daerah, khususnya di sektor pariwisata.
“Saya meminta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan masyarakat untuk turut menjaga sarana dan prasarana yang sudah tersedia agar tidak cepat rusak dan tetap memberikan manfaat jangka panjang,” ungkap beliau lagi.
Lanjut Sri Juniarsih, tantangan pembangunan saat ini bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga budaya perawatan. Banyak fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar, namun kurang optimal karena lemahnya partisipasi dalam menjaga dan merawatnya.
“Oleh karena itu, Rekan-rekan Pokdarwis, Masyarakat juga OPD teknis harus bersama-sama memelihara fasilitas yang sudah dipersiapkan. Supaya bisa dinikmati dan dimanfaatkan dalam tempo lama,” ujar Bupati.
Jadi sekarang ini tahap perencanaan telah selesai, dan kini fokus beralih pada pelaksanaan serta pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah melalui OPD diharapkan tidak hanya merumuskan program, tetapi memastikan penyelesaian masalah prioritas seperti banjir dan menjaga keberlanjutan aset pembangunan yang telah ada. (Nht/Bin)
