TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sumadi, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tren penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), upaya memperkuat kemandirian ekonomi kampung harus menjadi salah satu prioritas Pemerintah daerah (Pemda). Sebab hal itu di harapkan mampu dongrak Pendapatan Asli daerah (PAD) Bumi Batiwakkal kedepan.
“Oleh karena itu, Pemda harus mulai memfokuskan strategi pada penguatan Pendapatan Asli Kampung (PAK), karena hal itu merupakan fondasi jangka panjang untuk mendongkrak PAD,” ungkap Wakil Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurutnya, salah satu langkah konkret yang dapat diprioritaskan adalah mendorong setiap kampung memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di sekitarnya untuk membangun kebun produktif yang dikelola secara kolektif. Komoditas yang diusulkan antara lain kakao, sawit, dan kelapa dalam.
“Dari sekarang setiap kampung harus punya usaha tetap, khususnya di sektor perkebunan. Manfaatkan CSR untuk wujudkan kebun produktif. Sebelum panen, bisa ditanami jagung atau lombok untuk menambah pemasukan,” ujar Sumadi baru baru ini.
Lanjutnya, simulasi perhitungan ekonomi sederhana. Jika satu kampung mendapatkan kebun sawit seluas 20 hektare dari perusahaan hingga masa tanam dan panen, potensi pendapatan bisa mencapai sekitar Rp 1 miliar per tahun. Dengan asumsi tersebut, kampung akan memiliki sumber pendapatan mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer anggaran pemerintah.
Sumadi menilai skema ini penting sebagai antisipasi jangka panjang, mengingat masa operasional tambang tidak berlangsung selamanya. Jika sumber daya alam habis sementara kampung belum siap dengan sektor alternatif, maka beban fiskal daerah akan semakin berat.
“Kalau batu bara habis dan kampung belum siap, Pemerintah kita akan makin berat. Belum lagi DBH turun, sementara kebutuhan masyarakat tetap. Kita menyadari bersama beban pengeluaran rutin di tingkat kampung, seperti pembayaran honor petugas keagamaan, guru TPA, hingga operasional kelembagaan kampung tetap jalan. Tanpa penguatan PAK, kampung berisiko kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tersebut,” tuturnya lagi.
Lebih jauh, Sumadi mendorong agar lahan adat maupun lahan kesultanan yang belum produktif dapat dimanfaatkan untuk kebun kolektif berbasis CSR. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi lembaga adat, tetapi juga mengurangi potensi konflik berkepanjangan terkait pemanfaatan lahan. Wilayah Gunung Tabur memiliki potensi lahan cukup besar untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi produktif berbasis pertanian dan perkebunan.
“Dengan strategi tersebut, DPRD optimistis proyeksi pendapatan kampung akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, kemandirian kampung diharapkan bermuara pada penguatan PAD Kabupaten Berau secara keseluruhan. Ini soal peralihan ekonomi. Kita tidak bisa terus bergantung pada tambang. Kampung harus siap dari sekarang,” pungkasnya. (Adv/Nht/Bin)
