TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Ketidakmerataan penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Berau akhirnya di keluhkan masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam agenda reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Ratna beberapa waktu lalu,
“Dalam reses kami, banyak orang tua murid mempertanyakan mengapa di beberapa sekolah program MBG sudah berjalan, sementara sekolah lain belum mendapatkannya. Bu di sekolah lain sudah MBG, sekolah anak kami kok belum merasakan?, akhirnya kami jawab, kami bukan pelaksana program MBG. Nanti akan kami sampaikan ke Pemerintah daerah, itu kewenangannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana,” ujarnya.
Kenapa drinya turut mempertanyakan hal MBG ini saat musrenbang di Kecamatan Tanjung Redeb beberapa waktu lalu tambah Ratna, Karena DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, sehingga perlu kejelasan mengenai mekanisme penentuan sekolah penerima, tahapan pelaksanaan, serta instansi yang bertanggung jawab dalam hal progam MBG tersebut.
Menurutnya, kalau persoalan ini tidak Dewan turut perjelas bakal menimbulkan kebingungan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Program yang seharusnya menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak sekolah justru memunculkan tanda tanya karena distribusinya tidak seragam.
Konflik yang mengemuka bukan hanya soal ada atau tidaknya program, tetapi soal transparansi dan keadilan distribusi. Di satu sisi, sebagian siswa telah menerima manfaat berupa makanan bergizi gratis, sementara di sisi lain masih ada siswa yang belum tersentuh program serupa.
Ratna berharap Pemerintah daerah melalui OPD segera mengevaluasi program itu, khususnya mengenai kewenangan dan mekanisme pelaksanaan MBG, sekaligus memastikan pemerataan program agar tidak menimbulkan kesenjangan antar sekolah. Ia menekankan bahwa program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak harus dilaksanakan secara adil, terukur, dan transparan demi menjaga kepercayaan Masyarakat. (Adv/Nht/Bin)
