SAMARINDA, Swarakaltim.com – Mengenakan jas dan kopiah hitam, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud duduk bersila di halaman Kantor Gubernur Kaltim saat menerima perwakilan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Senin (23/2/2026). Dalam suasana dialog terbuka, ia mendengarkan langsung aspirasi ratusan mahasiswa yang datang menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah daerah.
Fokus utama yang disoroti mahasiswa adalah implementasi program pendidikan Gratispol yang dinilai belum menjangkau seluruh mahasiswa secara adil. Mereka menilai masih terdapat persoalan pendataan dan distribusi manfaat di lapangan.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menyebut beberapa mahasiswa yang telah mendaftar justru tidak masuk dalam daftar penerima. Ia menyoroti kondisi di Universitas Mulawarman sebagai salah satu contoh.
“Tuntutan ada tujuh yang kami bawa. Kami menyoroti bagaimana Gratispol ini belum merata di Kaltim. Pemprov bicara besar di media, tapi implementasinya di lapangan sangat minim,” ujar Angga.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyuarakan persoalan dampak lingkungan akibat aktivitas industri, pemerataan pembangunan infrastruktur, dugaan praktik politik dinasti, perlindungan buruh dan masyarakat adat, hingga kebebasan berekspresi. Mereka juga menilai janji layanan kesehatan gratis belum sepenuhnya terealisasi.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
“Pemerintah tidak anti kritik. Tapi kritik yang disampaikan hendaknya bersifat konstruktif,” tegasnya.
Setelah diskusi berlangsung intens, gubernur menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menandatangani tujuh poin tuntutan yang diajukan mahasiswa.
“Aspirasi ini kami terima dan menjadi bagian dari proses evaluasi kerja Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menandai adanya ruang komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah provinsi dalam merespons berbagai persoalan pembangunan di Kalimantan Timur.(DHV)
