Oleh Rudi Ranaq:
Praktisi Hukum Kelahiran Benung, Kec. Damai, Kubar, Kaltim.
SENDAWAR, Swarakaltim.com – Kalimantan Timur bukan sekadar provinsi di ujung timur Pulau Kalimantan. Ia adalah “tulang punggung energi nasional” yang menyuplai sekitar 30 persen lifting gas dan 12 persen lifting minyak nasional, serta menyumbang 60 persen hasil batu bara republik ini. Dengan PDRB rata-rata mencapai 800 triliun rupiah per tahun, Kaltim adalah salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Namun, ironi yang menyakitkan tetap ada: daerah yang kaya sumber daya alam ini seringkali merasa menjadi “sapi perah” – memberikan banyak kepada negara, namun menerima kembali dana yang kurang untuk pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tantangan ini, 10 kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi Kaltim tidak boleh hanya menunggu. Mereka harus mengambil langkah tegas, cerdas, dan terstruktur untuk memperjuangkan politik penganggaran yang adil, agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak terhambat dan dapat berkembang maju di seluruh wilayah.
Berikut adalah strategi yang tajam dan berkelanjutan untuk mewujudkan hal tersebut.
1. Memperkuat Argumen Berbasis Data dan Kontribusi Nyata
Kaltim memiliki modal yang kuat: data kontribusi yang nyata dan besar bagi negara. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data ini secara komprehensif dan meyakinkan. Data tentang kontribusi migas, batu bara, ekspor, dan PDRB harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, namun memiliki dampak yang kuat. Data ini harus menjadi senjata utama dalam setiap negosiasi dengan pemerintah pusat, baik di tingkat kementerian maupun di DPR RI.
Misalnya, ketika berbicara tentang alokasi anggaran untuk jalan dan jembatan, Kaltim dapat menegaskan bahwa infrastruktur ini bukan hanya kebutuhan daerah, tetapi juga kebutuhan nasional. Jalan dan jembatan yang baik di Kaltim akan memperlancar distribusi energi dan komoditas lainnya ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk infrastruktur di Kaltim adalah investasi yang menguntungkan bagi negara, bukan sekadar bantuan.
2. Memperjuangkan Hak Daerah Penghasil Sumber Daya Alam
Salah satu isu kunci yang harus diperjuangkan adalah implementasi hak daerah penghasil sumber daya alam, khususnya terkait pembagian Participating Interest (PI) 10 persen dan dana bagi hasil (DBH) yang adil. Saat ini, Kaltim masih menghadapi masalah di mana PI yang seharusnya menjadi pendapatan justru membebani keuangan daerah karena beban pajak. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja sama untuk mendesak pemerintah pusat untuk memperbaiki aturan ini, sehingga daerah penghasil benar-benar dapat menikmati manfaat dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
Selain itu, Kaltim juga harus memperjuangkan peningkatan persentase DBH dari sektor migas, batu bara, Kelapa Sawit dan sektor lainnya. Persentase yang ada saat ini seringkali tidak sebanding dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh daerah. Dengan memperjuangkan persentase DBH yang lebih tinggi, Kaltim akan memiliki dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun Koalisi dan Kerjasama yang Kuat
Perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah provinsi harus menjadi pemimpin dalam membangun koalisi dan kerjasama yang kuat antara 10 kabupaten dan kota, serta dengan berbagai pihak terkait, seperti DPRD provinsi dan kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi. Koalisi ini akan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Selain itu, Kaltim juga harus membangun kerjasama dengan daerah penghasil sumber daya alam lainnya di Indonesia. Dengan bersatu, daerah-daerah ini dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan lebih kuat dan efektif kepada pemerintah pusat. Mereka dapat berbagi pengalaman, strategi, dan informasi, serta bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan keuangan antara pusat dan daerah.
4. Mengoptimalkan Penggunaan Anggaran yang Ada
Meskipun memperjuangkan lebih banyak dana dari pusat adalah penting, Kaltim juga harus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah ada. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan perencanaan pembangunan yang matang, terarah, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Mereka harus menentukan prioritas pembangunan dengan selektif, mulai dari pelebaran, pengaspalan hingga rehabilitasi jalan, agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Mereka harus menghindari pemborosan, korupsi, dan penyalahgunaan dana. Pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut.
5. Memanfaatkan Peluang dan Program Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat memiliki berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, seperti Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dan program padat karya bidang jalan dan jembatan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Mereka harus aktif mengajukan proposal proyek infrastruktur ke pemerintah pusat, dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan memenuhi syarat yang ditetapkan.
Selain itu, Kaltim juga harus memanfaatkan peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang menarik bagi investor, dan memastikan bahwa skema KPBU yang digunakan adil, transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak.
6. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Masyarakat adalah pemilik utama daerah ini, dan perjuangan untuk pembangunan infrastruktur yang merata juga merupakan perjuangan mereka. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perjuangan ini. Mereka harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur jalan dan jembatan, serta tentang hak-hak daerah dan masyarakat dalam pembangunan.
Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka, serta untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan infrastruktur akan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat.
7. Membangun Visi dan Misi Pembangunan yang Jelas dan Berkelanjutan
Terakhir, Kaltim harus memiliki visi dan misi pembangunan yang jelas dan berkelanjutan. Visi dan misi ini harus menjadi panduan bagi semua pihak dalam melakukan pembangunan, termasuk dalam memperjuangkan politik penganggaran. Visi dan misi ini harus mencakup tujuan pembangunan jangka panjang, strategi yang akan digunakan, dan indikator keberhasilan yang akan diukur.
Dengan memiliki visi dan misi pembangunan yang jelas dan berkelanjutan, Kaltim akan dapat membangun arah pembangunan yang konsisten dan terarah. Mereka akan dapat memperjuangkan anggaran yang sesuai dengan visi dan misi tersebut, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
Kaltim telah memberikan banyak kepada negara, dan sekarang saatnya negara memberikan kembali kepada Kaltim. Dengan strategi yang cerdas, tajam, dan berkelanjutan, 10 kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi Kaltim dapat memperjuangkan politik penganggaran yang adil, agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak terhambat dan dapat berkembang maju di seluruh wilayah. Kaltim tidak boleh lagi menjadi “sapi perah”, tetapi harus menjadi penguasa nasib sendiri dan membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Berikut adalah beberapa program utama pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan oleh Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, beserta cara mengaksesnya:
1. Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD)
Deskripsi: Program ini bertujuan untuk memperbaiki, memperlebar, dan membangun jalan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik. Fokus utamanya adalah jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Manfaat untuk Kaltim: Dapat digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat beban kendaraan ODOL, memperlebar jalan di jalur distribusi komoditas pertambangan dan perkebunan, serta membangun jalan baru yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi.
Cara Mengakses: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyusun usulan proyek yang sesuai dengan kriteria dan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Usulan tersebut harus disertai dengan data dan dokumen yang lengkap, seperti studi kelayakan, desain teknis, dan rencana anggaran biaya.
2. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan dan Jembatan
Deskripsi: DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membiayai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan memiliki spesifikasi teknis tertentu serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Bidang jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama dalam DAK Fisik.
Manfaat untuk Kaltim: Dapat digunakan untuk membangun jembatan baru yang menghubungkan pulau-pulau atau daerah yang terpisah oleh sungai, memperbaiki jembatan yang rusak, serta membangun jalan akses ke daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun belum terjangkau.
Cara Mengakses: Pemerintah daerah harus mengajukan usulan proyek melalui sistem informasi manajemen DAK Fisik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Usulan tersebut harus sesuai dengan prioritas nasional dan daerah, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti ketersediaan lahan dan izin-izin yang diperlukan.
3. Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan
Deskripsi: Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan yang menggunakan tenaga kerja lokal secara intensif.
Manfaat untuk Kaltim: Selain dapat memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan, program ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran di daerah. Hal ini sangat penting bagi Kaltim yang memiliki banyak daerah pedesaan dan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Cara Mengakses: Pemerintah daerah dapat mengajukan usulan proyek padat karya ke Kementerian PUPR atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tergantung pada lokasi dan jenis proyek. Usulan tersebut harus disertai dengan rencana penggunaan tenaga kerja lokal dan anggaran biaya yang jelas.
4. Program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Deskripsi: KPBU adalah skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan partisipasi badan usaha dalam pembiayaan, perancangan, pelaksanaan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan infrastruktur.
Manfaat untuk Kaltim: Dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang berskala besar dan membutuhkan biaya yang mahal. Melalui KPBU, badan usaha dapat menyediakan dana dan teknologi yang diperlukan, sementara pemerintah tetap memiliki kendali atas kualitas dan pelayanan infrastruktur.
Cara Mengakses: Pemerintah daerah harus menyiapkan proyek infrastruktur yang menarik bagi investor, dengan menyusun studi kelayakan yang komprehensif, menentukan skema kerjasama yang adil dan transparan, serta menyelesaikan semua persyaratan hukum dan perizinan yang diperlukan. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan Kementerian PUPR atau Badan Pengelola Infrastruktur Nasional (BPIN) dalam mempromosikan proyek-proyek KPBU kepada investor.
5. Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis
Deskripsi: Pemerintah pusat memiliki program khusus untuk pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, seperti wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Kaltim, sebagai salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang besar dan memiliki wilayah perbatasan dengan negara tetangga, termasuk dalam kategori wilayah strategis.
Manfaat untuk Kaltim: Dapat memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dan prioritas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional dan internasional, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Cara Mengakses: Pemerintah daerah harus mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang memiliki peran strategis dan mengajukannya ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Usulan tersebut harus disertai dengan data dan analisis yang menunjukkan pentingnya proyek tersebut bagi pembangunan nasional dan daerah.
Selain program-program di atas, Kaltim juga dapat memanfaatkan program-program lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti program pembangunan infrastruktur melalui dana bantuan sosial, program pembangunan infrastruktur melalui kerjasama antar daerah, dan program pembangunan infrastruktur melalui bantuan internasional.
Untuk memaksimalkan pemanfaatan program-program ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim harus memiliki perencanaan pembangunan yang matang, terarah, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Mereka juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan melaksanakan proyek infrastruktur, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana demi kemajuan Kalimantan Timur sebagai bagian integral dari Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga. (***)
