SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Benkeu) untuk kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 memicu kekhawatiran di sejumlah daerah.
Isu tersebut muncul seiring belum adanya kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim terkait posisi Benkeu dalam program prioritas pembangunan yang dibahas dalam penyusunan kamus usulan RKPD 2027.
Hingga kini, kedua pihak masih belum mencapai titik temu terkait apakah Benkeu akan tetap dipertahankan atau justru dihilangkan dari skema pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan pihaknya memahami kondisi yang dihadapi pemerintah provinsi, namun meminta agar Benkeu tidak dihapus sepenuhnya.
“Kami juga bisa memahami keadaan Pemprov, tapi saya mohon dan sarankan pada Pemprov termasuk DPRD provinsi janganlah Benkeu kosong sama sekali,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak luas, tidak hanya bagi Kota Samarinda, tetapi juga seluruh 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Andi Harun menjelaskan, dalam struktur anggaran terdapat komponen belanja transfer yang menjadi bagian penting, selain tanggung jawab anggota DPRD provinsi dari masing-masing daerah pemilihan terhadap aspirasi masyarakat.
“Untuk Benkeu, apabila nominalnya turun, ya APBD provinsi juga turun. Tapi sedapat mungkin saya sarankan pak gubernur tak mengosongkan Benkeu. Karena kekuatan provinsi itu ada di kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurutnya, kemajuan daerah kabupaten/kota akan memberikan kontribusi langsung terhadap kemajuan provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia berharap Benkeu tetap tersedia meskipun dengan nilai yang disesuaikan.
“Artinya kalau kabupaten/kota berhasil itu secara otomatis provinsinya juga maju. Jadi saya ingin menyarankan itu dan mudah-mudahan tidak kosong seperti rumor yang kita dengar,” katanya.
Ia juga menilai isu penghapusan Benkeu saat ini masih sebatas rumor. Ia meyakini Gubernur Kaltim tidak memiliki rencana untuk menghilangkan bantuan tersebut.
Keyakinan itu diperkuat setelah pertemuannya dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang disebutnya menyatakan komitmen untuk terus mendukung pembangunan di Samarinda.
“Saya kira pak gubernur menyatakan komitmennya untuk membangun Samarinda, dan saya percaya apabila pak gubernur mengatakan itu beliau akan tepati,” tutupnya.
Sebagai catatan, pada 2026 Kota Samarinda menerima Benkeu sebesar Rp311,66 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp575,79 miliar atau berkurang Rp264,13 miliar.(DHV)
