SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengoptimalkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah efisiensi anggaran, termasuk menekan biaya operasional hingga merasionalisasi perjalanan dinas.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebut kebijakan kerja fleksibel tersebut telah melalui uji coba saat Ramadan. Hasil evaluasi menunjukkan efektivitas jam kerja, khususnya pada hari Jumat, dinilai kurang optimal.
“Kalau masuk kerja hari Jumat jam 8, pulangnya jam 11, bahkan sebagian kurang dari jam 11, itu tidak efektif,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Berdasarkan evaluasi tersebut, Pemprov Kaltim mulai menerapkan WFH sebagai upaya menekan berbagai komponen belanja, mulai dari bahan bakar, konsumsi, hingga penggunaan listrik dan pendingin ruangan.
Rudy menjelaskan, berkurangnya aktivitas di kantor berdampak langsung pada penurunan penggunaan barang konsumabel serta pembatasan kegiatan yang tidak mendesak, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas.
“Untuk barang-barang konsumabel ini bisa kita kurangi kegiatan-kegiatannya,” katanya.
Kebijakan tersebut juga berimbas pada mobilitas pemerintahan, di mana perjalanan dinas mengalami penurunan seiring berkurangnya aktivitas tatap muka.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa efisiensi juga terlihat pada sektor energi, terutama penggunaan listrik.
Ia menyebut, penerapan lampu hemat energi seperti LED berhasil menekan biaya listrik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita beberapa tahun ini sudah ada penurunan biaya listrik. Dari bayar miliaran, sekarang tinggal ratusan juta,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan WFH, khususnya pada hari Jumat, akan semakin memperkuat efisiensi tersebut. Pemprov juga melakukan pemantauan rutin melalui laporan bulanan untuk mengontrol penggunaan listrik dan bahan bakar.
Selain itu, kebijakan perjalanan dinas saat ini masih dalam tahap rasionalisasi dengan potensi pengurangan yang cukup besar.
“Rasionalisasi mungkin bisa sampai 30 sampai 50 persen,” pungkasnya.
Pemprov Kaltim berharap langkah efisiensi ini dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kinerja pelayanan pemerintahan.(DHV)
