SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membantah keras anggapan bahwa agenda Coffee Morning bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) di Gedung Olah Bebaya, Senin (13/4/2026), berkaitan dengan upaya meredam rencana aksi massa pada 21 April mendatang.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah menegaskan pertemuan tersebut semata-mata merupakan forum komunikasi rutin untuk mempererat hubungan dengan elemen masyarakat.
Namun, dinamika forum sempat memanas ketika Ketua Umum Keluarga Besar Suku Kalimantan, Theresia Rosana, melontarkan kritik tajam terkait momentum pelaksanaan kegiatan.
“Kenapa forum semacam ini baru muncul sekarang? Publik sangat wajar jika berasumsi macam-macam, mengingat dalam waktu dekat akan ada aksi besar,” cetusnya di hadapan peserta.
Theresia menilai, pelibatan ormas dalam pembangunan daerah seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya muncul saat situasi publik sedang memanas. Ia juga menyinggung dominasi figur yang berasal dari eks tim sukses pilkada dalam sejumlah agenda strategis, serta mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Frananta Sembiring, memastikan tidak ada agenda tersembunyi di balik kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, pertemuan baru dapat terlaksana setelah dirinya resmi menjabat pada 11 Maret 2026 dan langsung menyusun agenda untuk menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana aksi unjuk rasa. Ini murni silaturahmi. Karena saya baru menerima mandat Maret lalu, maka setelah itulah kami langsung merancang agenda ini guna membangun jembatan komunikasi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Sembiring menyatakan seluruh masukan dari forum akan dirangkum dan disampaikan kepada gubernur. Ia juga berkomitmen memperluas ruang dialog dengan menghadirkan lebih banyak ormas dalam pertemuan berikutnya.
“Semua catatan hari ini akan kami rangkum dan laporkan ke Gubernur. Kami ingin membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan transparan dengan masyarakat,” pungkasnya.(DHV)
