SAMARINDA, Swarakaltim.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada, Kamis (21/5/2026), berlangsung aman dan kondusif. Meski sempat diwarnai pembakaran ban dan orasi bergantian, situasi tetap terkendali hingga massa membubarkan diri dengan tertib.
Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud menerima langsung sekitar 30 perwakilan demonstran di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam dialog tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk terkait hak angket DPRD, persoalan beasiswa, layanan BPJS kesehatan, hingga pengadaan fasilitas pemerintah.
Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Lukman, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap dinamika yang berkembang di daerah.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan berharap persoalan yang berkembang bisa mendapat perhatian,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa dirinya menghormati mekanisme demokrasi, termasuk hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Namun ia mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan ketentuan konstitusi.
“Saya dukung hak angket. Cuma sesuai Pasal 20 UUD 1945, tugas DPRD itu ada legislasi, budgeting, dan kontrol pengawasan,” kata Rudy Mas’ud yang juga didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Ia menjelaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPRD dan harus diproses melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif.
“Nggak ada sesak napas langsung bedah jantung. Oke itu hak angket, hak penyelidikan. Tetapi sebelum penyelidikan, tanya dulu apa masalahnya,” lanjutnya.
Menjelang aksi berakhir, suasana terlihat mencair ketika sejumlah demonstran berjabat tangan dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya kegiatan. Demonstrasi pun berakhir dalam suasana tertib dan kondusif.(dhv)
