BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, meski muncul informasi adanya potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027.
Rahmad mengatakan, hingga kini belum ada angka resmi terkait besaran dana transfer yang akan diterima Kota Balikpapan. Pemerintah kota masih menunggu komunikasi lebih lanjut dari pemerintah pusat melalui Sekretaris Daerah.
“Ini masih informasi, belum resmi. Sekda nanti akan berkomunikasi terkait berapa angka riil yang diterima tahun depan. Kita tentu berdoa tidak ada pemotongan karena itu menjadi harapan seluruh kepala daerah,” kata Rahmad, pada Selasa, 21 Juli 2026.
Menurutnya, apabila terjadi pengurangan dana transfer, dampaknya tidak hanya dirasakan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah sebelum menetapkan kebijakan.
“Semoga pemerintah pusat lebih bijaksana melihat kondisi setiap daerah sehingga kalaupun ada kebijakan, dampaknya bisa seminimal mungkin,”ujarnya.
Meski demikian, Rahmad menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu pembayaran hak tenaga pendidik maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Gaji guru dan PPPK dipastikan tetap aman.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran daerah. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen mempertahankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang dipastikan tetap berjalan adalah seragam sekolah gratis bagi peserta didik. Program tersebut setiap tahun membutuhkan anggaran lebih dari Rp30 miliar.
Di sektor kesehatan, Pemkot Balikpapan juga tetap mengalokasikan hampir Rp100 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
“Urusan pendidikan dan kesehatan tidak boleh ada masalah, termasuk program-program prioritas. Seragam gratis dan BPJS merupakan layanan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga tetap menjadi perhatian utama pemerintah,” tegas Rahmad.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Balikpapan berharap pelayanan publik tetap terjaga meski menghadapi tantangan fiskal akibat potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.( Adv Diskominfo Balikpapan)
