SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat kembali memicu tantangan fiskal bagi Pemerintah Kota Samarinda. Dari total dana tunda salur sebesar Rp426 miliar yang masih tertunggak oleh pusat, Kota Samarinda dilaporkan baru menerima pencairan sebagian kecil, yakni sekitar Rp26 miliar.
Kondisi ketidakpastian transfer pusat ini memicu DPRD Kota Samarinda untuk mendesak Pemkot mempercepat langkah kemandirian fiskal dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1,3 triliun.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa kesenjangan antara dana tunda salur yang tertahan dan realisasi yang diterima saat ini terlampau jauh, sehingga daerah harus berdiri di atas kaki sendiri.
“Kemarin alhamdulillah kita sudah mendapatkan Rp26 miliar. Hanya angka ini sebetulnya kalau melihat dengan jumlah yang tertunggak itu kan jauhlah,” ungkap Deni, Jumat (14/8/2026).
Guna menutup celah anggaran akibat efisiensi nasional dan penundaan dana transfer tersebut, DPRD menyarankkan Pemkot Samarinda memperluas pundi-pundi pendapatan di luar sektor pajak konvensional.
Sektor pariwisata daerah yang sedang menggeliat serta masuknya arus investasi baru dinilai menjadi modal utama daerah untuk memupuk PAD tanpa harus menaikkan tarif PBB warga.
“Pariwisata yang ada di Kota Samarinda ini banyak mulai tumbuh, tapi pemerintah kota belum hadir di sana. Ini juga menjadi sumber PAD kita,” terangnya.
DPRD Samarinda berharap pengerahan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi penerimaan daerah ini dapat difinalisasi untuk diterapkan secara efektif pada tahun anggaran 2027.
Langkah ini dipandang sebagai benteng utama agar agenda pembangunan infrastruktur dan program sosial di Kota Samarinda tidak terhenti akibat gejolak efisiensi.
“Maka dari itu kita menggali lebih dalam lagi tapi tidak memberatkan masyarakat. Sehingga keterbatasan fiskal tidak sampai mengganggu pelayanan publik,” tutup Deni.(DHV)
