Tak Bisa Hanya Andalkan Infrastruktur, Pemprov dan Kejati Kaltim Lindungi Anak Terlantar

Penandatangan Nota Kesepakatan Pemprov Kaltim bersama 10 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim tentang apemenuhana Hak-Hak Anak Terlantar, Selasa (17/11/2026) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) bersama 10 pemerintah kabupaten/kota resmi meneken kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim. Nota kesepahaman ini difokuskan secara khusus pada pemenuhan hak-hak anak terlantar, percepatan perwalian hukum, serta penguatan sinergi lintas sektor di Benua Etam.

Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, menjelaskan ukuran peradaban yang berkeadilan ditentukan dari bagaimana negara merawat dan melindungi anak-anak yang paling membutuhkan uluran tangan.

Gubernur menekankan agar kesepakatan strategis ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, mulai dari pendataan akurat hingga pemenuhan dokumen kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

“Kita melihat banyak sekali persoalan beberapa waktu lalu, di tempat pendidikan dan pesantren yang mestinya anak-anak mendapat perlindungan, justru terjadi pelecehan seksual. Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujar Rudy Mas’ud, Selasa (17/11/2026).

Gubernur memastikan program perlindungan sosial ini tetap berjalan optimal dengan menggerakkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) serta melibatkan partisipasi aktif BUMD dan korporasi swasta yang beroperasi di Kaltim.

“Aman, kita pergerakkan dana CSR. Kita punya BUMD dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” ujar Gubernur.

Senada dengan langkah eksekutif, Chatarina Muliana, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim memaparkan data krusial dari Dinas Sosial Kaltim hingga November 2023 yang mencatat tingginya angka anak terlantar, dengan wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Paser sebagai tiga daerah tertinggi. Selain itu, data Dapodik menunjukkan masih ada 28.361 anak usia 6 hingga 18 tahun di Kaltim yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.

Kajati menjelaskan hambatan utama di lapangan kerap bersumber dari ketiadaan identitas hukum dan belum tuntasnya proses penetapan wali bagi anak-anak yang berada di yayasan pengasuhan. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pihak kejaksaan siap mendampingi pemerintah daerah menyelesaikan persoalan hukum tersebut secara komprehensif.

“Untuk mendapatkan identitas, mereka harus memiliki wali karena anak-anak di yayasan banyak yang proses perwaliannya belum selesai, jadi nanti dibantu proses perwaliannya agar berhadapan dengan Dinas Kependudukan,” ungkap Chatarina Muliana.

Ia menambahkan, sinergi ini juga mencakup penguatan alur penanganan, validasi data berkala, serta pelibatan perusahaan melalui program beasiswa dan fasilitas kesehatan agar anak-anak terlantar dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Pemenuhan kualitas SDM dalam isu strategis bukan hanya pencapaian angka-angka, tapi bagaimana program-program bisa menjamin kualitas SDM ini dinikmati di 2045 nanti. Mudah-mudahan dari CSR perusahaan bisa memberikan beasiswa maupun fasilitas kesehatan untuk mendukung perkembangan fisik dan psikis mereka,” pungkas Kajati.(DHV)

www.swarakaltim.com @2024