BONTANG, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Bontang tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Meski baru menerima Rp12 miliar dana kurang salur dari Pemerintah Pusat, kebutuhan dasar masyarakat dipastikan tetap menjadi perhatian.
Pada 2026, dana kurang salur yang diterima Pemkot Bontang baru sekitar 3 persen dari total hak daerah yang mencapai Rp402 miliar.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, sebelumnya Pemkot Bontang memasukkan asumsi penerimaan dana kurang salur sebesar Rp25 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Namun, berdasarkan kepastian transfer dari Pemerintah Pusat, baru Rp12 miliar yang dapat dimasukkan dalam perhitungan anggaran.
“Kami masukkan Rp25 miliar. Tapi kepastiannya hanya Rp12 miliar. Tidak masalah, itu juga kita syukuri. Tapi kami tetap akan tagih itu hak daerah,” ucap Neni.
Menurut Neni, dana kurang salur tersebut merupakan hak Pemerintah Kota Bontang. Karena itu, Pemkot akan terus memperjuangkan agar sisa dana transfer yang menjadi hak daerah dapat direalisasikan.
Di sisi lain, keterbatasan fiskal membuat Pemkot Bontang harus melakukan penyesuaian terhadap postur APBD Perubahan 2026. Nilai APBD yang sebelumnya diasumsikan mencapai sekitar Rp2 triliun kini berada di kisaran Rp1,9 triliun.
Meski harus melakukan efisiensi, Neni memastikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat dan belanja wajib tetap menjadi perhatian utama.
Keterbatasan anggaran, kata dia, tidak berarti pembangunan dihentikan. Pemkot Bontang tetap memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan keselamatan masyarakat.
Pembangunan maupun pemeliharaan drainase dan jalan menjadi salah satu sektor yang tetap diperhatikan karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas warga.
Pemkot Bontang juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran. Kegiatan yang dinilai kurang prioritas akan dipangkas sehingga anggaran dapat diarahkan untuk kebutuhan yang lebih penting.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bontang memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan tetap berjuang. Untuk warga,” tegas Neni.(Adv/rzky)
