SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi mengantongi kepastian stimulus anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghadirkan sistem transportasi massal berbasis skema Buy The Service (BTS). Program modernisasi angkutan umum ini disiapkan sebagai solusi konkrit menekan kemacetan, membatasi laju penggunaan kendaraan pribadi, serta menyediakan moda transportasi publik yang nyaman dan terjangkau.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa stimulus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut akan menanggung penuh biaya operasional bus massal selama masa transisi tiga tahun pertama.
“Kita sudah mendapat lampu hijau terkait nota kesepahaman (MoU) yang harus dipersiapkan, isinya mengenai handover. APBN memberikan stimulus pembiayaan selama tiga tahun, dan setelahnya baru menjadi tanggung jawab penuh Pemkot Samarinda,” ujar Hotmarulitua Manalu di Samarinda, Jumat (2/10/2026).
Manalu menekankan bahwa layanan bus massal ini dirancang secara modern dan terikat standar pelayanan minimum. Berbeda dari angkutan konvensional, armada baru ini tidak akan menggunakan sistem mengetem.
“Angkutan umum ini tidak berbasis menunggu muatan penuh, melainkan menjaga kepastian jadwal kedatangan (headway). Di dalam bus dilengkapi CCTV, pendingin udara, dan sopir berseragam rapi. Masyarakat bisa memantau jadwal armada serta ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi. Pembayarannya pun penuh nontunai (cashless) menggunakan mesin Tap On Bus,” jelasnya.
Untuk menjangkau berbagai sudut kota, jaringan rute direncanakan mencakup tujuh trayek utama dan enam trayek pengumpan (feeder) yang saling terintegrasi. Setiap trayek disiagakan tujuh unit armada, termasuk satu armada khusus ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas pintu ramp.
“Untuk tarif diusulkan Rp2.500 dan sifatnya terintegrasi. Warga yang naik feeder dari area perumahan seperti Bengkuring atau kawasan Jalan Jakarta hanya perlu bayar satu kali saat melanjutkan perjalanan menggunakan bus utama,” tambah Manalu.
Langkah Pemkot Samarinda ini mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif daerah. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kondisi jaringan jalan raya di Samarinda sudah siap melayani pengoperasian bus berukuran medium.
“Tahapannya sudah masuk finalisasi. DPRD sangat mendukung karena sejak lama program ini digaungkan untuk mengurai kemacetan. Geometri jalan kita mirip Balikpapan dan Banjarmasin, sehingga jenis bus medium sangat sesuai dengan kapasitas jalan,” kata Deni.
Deni menambahkan, Pemkot Samarinda kini fokus menyiapkan sarana dan prasarana penunjang di sepanjang koridor operasional, mulai dari titik pemberhentian hingga pembangunan halte guna menyempurnakan integrasi moda transportasi publik tersebut.(DHV)
