BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan baru menerima sekitar Rp12 miliar dari anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya direncanakan mencapai sekitar Rp425 miliar. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, terutama dalam menghadapi pembahasan APBD Perubahan 2026.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, dari sekitar Rp400 miliar lebih dana yang seharusnya diterima, hingga kini baru sebagian kecil yang masuk ke kas daerah.
“Dari Rp400 miliar, yang tersalurkan sekitar Rp12 miliar,” kata Rahmad Mas’ud, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia mengatakan, penggunaan dana yang telah diterima akan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah daerah. Namun, Rahmad menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama dan tidak boleh dikurangi anggarannya.
“Yang penting saya pesan, masalah pendidikan dan kesehatan jangan pernah itu hilangkan anggarannya,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo menegaskan bahwa dana tersebut tetap masuk dalam kategori TKD. Menurutnya, meskipun disebut sebagai bantuan, dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetap merupakan bagian dari Transfer ke Daerah.
Agus menjelaskan, persoalan utama bukan hanya dana Rp12 miliar yang telah diterima, tetapi masih adanya selisih besar dari anggaran yang sebelumnya telah direncanakan.
Dari sekitar Rp425 miliar yang diperhitungkan, baru Rp12 miliar yang terealisasi. Artinya, masih terdapat sekitar Rp413 miliar yang belum jelas penyalurannya.
“Kalau cuma disalurkan Rp12 miliar dari Rp425 miliar, berarti ada Rp413 miliar yang sampai saat ini belum jelas,” ujarnya.
Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap kebutuhan pembiayaan APBD Perubahan 2026. Agus menyebut, sebelumnya defisit APBD Perubahan diperkirakan sekitar Rp296 miliar. Namun, jika seluruh dana TKD yang telah direncanakan dapat disalurkan, kondisi fiskal daerah semestinya akan berbeda.
Menurut dia, pemerintah kota saat ini berupaya menutup sebagian kebutuhan tersebut melalui berbagai langkah penghematan anggaran. Meski demikian, kebutuhan pembiayaan yang masih harus dicari tetap cukup besar.
“Karena kita ada banyak penghematan, sebagian bisa kita tutup dari sana. Sehingga yang masih harus dicari ya lumayan besar,” katanya.
Pemkot Balikpapan juga membuka kemungkinan untuk kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kepastian penyaluran dana tersebut.
Agus mengatakan, upaya tersebut kemungkinan akan dikoordinasikan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Kalau dari kota satu-satu kayaknya tidak terlalu berpengaruh juga,” pungkasnya.(Adv Diskominfo Balikpapan)
