BONTANG, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam upaya menekan angka stunting. Perusahaan yang beroperasi di Kota Taman didorong mengambil peran melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menegaskan, penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan program pemerintah. Peran perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting, terutama dalam memberikan intervensi kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Berdasarkan hasil timbang serentak yang dilakukan pada Juni 2026, prevalensi stunting di Kota Bontang berada di angka 14,05 persen atau sebanyak 1.389 balita. Angka tersebut menurun dibandingkan 2025 yang berada di kisaran 17 persen atau 1.489 balita.
Meski menunjukkan tren positif, Neni menilai capaian tersebut belum cukup. Pemkot Bontang menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.
“Memang angka kita sudah turun, tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Target kita bagaimana stunting bisa ditekan sampai satu digit, bahkan kalau bisa zero stunting,” kata Neni.
Menurut Neni, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Karena itu, program TJSL perusahaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
“Perusahaan yang berada di wilayah tertentu tentu harus melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Kalau ada persoalan stunting, itu juga menjadi bagian yang harus kita tangani bersama,” ujarnya.
Penanganan Berbasis Data
Neni juga mendorong agar intervensi penanganan stunting dilakukan secara terpusat dan berbasis data. Dengan demikian, bantuan pemerintah maupun dukungan perusahaan dapat diarahkan kepada sasaran yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, pola tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program. Setiap perusahaan dapat mengambil peran sesuai kebutuhan wilayah dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran intervensi.
“Jadi jangan masing-masing berjalan sendiri. Kita harus punya data yang sama, kemudian penanganannya kita arahkan kepada yang memang membutuhkan. Dengan begitu hasilnya bisa lebih terukur,” jelas Neni.
Pemkot Bontang sendiri telah melaksanakan Operasi Timbang Serentak 2026 yang menyasar hampir 9.900 balita. Data hasil pengukuran tersebut menjadi dasar untuk menentukan intervensi lanjutan terhadap anak yang mengalami masalah gizi.
Kolaborasi dengan perusahaan pun mulai diperkuat. Salah satunya melalui dukungan dunia usaha dalam program intervensi gizi dan peningkatan kapasitas kader Posyandu.
Pada Juli 2026, PT Pupuk Kalimantan Timur turut mendukung program pengendalian stunting melalui bantuan intervensi gizi dan penguatan kapasitas kader.
Neni berharap pola kolaborasi tersebut dapat diperluas ke perusahaan lainnya. Dukungan yang diberikan diharapkan tidak hanya berupa bantuan makanan atau program jangka pendek, tetapi juga intervensi yang mampu memperbaiki kondisi keluarga secara berkelanjutan.
“Harapan kita semua perusahaan bisa mengambil bagian. Kita fokuskan intervensinya, kita ukur hasilnya, dan kita pastikan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan benar-benar mendapatkan manfaat,” tuturnya.
Dengan sinergi antara Pemkot Bontang, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Neni optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen dapat diwujudkan.
“Kalau kita bersama-sama, saya yakin bisa. Target kita bukan hanya 10 persen, tetapi bagaimana Bontang ke depan bisa menuju zero stunting,” pungkasnya.(Adv/rzky)
