Pemangkasan Transfer Daerah Jadi 50 Persen, Neni Khawatir Ekonomi Bontang Melambat

BONTANG, Swarakaltim.com – Terbatasnya ruang fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Ia mengkhawatirkan kondisi tersebut berdampak pada belanja pemerintah daerah hingga menekan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang.

Neni mengatakan, dana transfer yang diterima Kota Bontang mengalami pemangkasan hingga sekitar 50 persen. Akibatnya, anggaran yang tersedia kini tersisa sekitar Rp1,5 triliun.

“Dana transfer daerah kita yang dipotong 50 persen, tinggal Rp1,5 triliun. Seandainya tidak dipotong, ‘kan tidak sampai 30 persen,” ujar Neni, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, berkurangnya dana transfer perlu menjadi perhatian karena belanja pemerintah daerah turut berperan dalam menggerakkan perekonomian. Jika kemampuan belanja semakin terbatas, dampaknya dikhawatirkan merembet pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau perekonomian, dana transfer kita berkurang kemudian belanja pegawai juga kurang, khawatirnya nanti pertumbuhan ekonomi bisa turun drastis di Bontang,” jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Bontang bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terus menyuarakan kepentingan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Salah satu usulan yang disampaikan berkaitan dengan penundaan penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Neni, yang juga menjabat sebagai bendahara APEKSI, mengatakan penundaan tersebut diusulkan agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kemampuan keuangannya.

“Sehingga inilah yang kita usulkan melalui APEKSI melalui beberapa pertemuan, untuk Undang-Undang HKPD khususnya belanja pegawai per 1 Januari 2027 untuk 30 persen ditunda,” katanya.

Selain mendorong penundaan ketentuan belanja pegawai, Neni menyebut pemerintah daerah juga memperjuangkan hak daerah terkait dana pengolahan sebesar 1 persen.

“Sebenarnya kita menuntut juga hak kita dana pengolah dapat 1 persen. Namanya menuntut, kalau dikasih alhamdulillah. Mana juga itu regulasi,” sebutnya.(Adv/rzky)

www.swarakaltim.com @2024