Sujono, Camat Samarinda Ulu
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Jajaran aparatur kewilayahan di Samarinda memperketat pengawasan pemanfaatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di tingkat rukun tetangga (RT). Di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah, alokasi dana stimulan per RT ini dipastikan tetap berjalan dengan menempatkan program-program wajib (mandatory) sebagai prioritas utama.
Sujono, Camat Samarinda Ulu Sujono menjelaskan seluruh pengurus RT di wilayahnya diwajibkan menuntaskan item kegiatan mandatori yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebelum mengalihkan sisa anggaran untuk pengerjaan fisik. Mengingat ketersediaan dana tahap awal yang harus disesuaikan dengan kondisi fiskal, kebutuhan mendasar masyarakat di bidang kesehatan dan lingkungan menjadi harga mati.
Langkah tersebut mencakup pembayaran insentif kader Posyandu, program makanan tambahan balita, jaminan sosial BPJS, hingga sosialisasi pemilahan sampah. Setelah kewajiban tersebut terpenuhi, sisa dana baru dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik ringan atau pengadaan fasilitas lingkungan berdasarkan hasil rembuk warga.
“Ini mandatory itu sudah ada di Perwali ya. Nah, kita utamakan dulu mandatory yang ada di Perwali. Karena mengingat pendanaan tahun ini kan efisiensi anggaran, tidak bisa 100 persen, diupayakan pemberian makan tambahan, BPJS, hingga transport kader Posyandu,” ujar Sujono saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Sujono menambahkan, karakteristik wilayah perkotaan dan pinggiran yang berbeda menuntut fleksibilitas dalam menentukan skala prioritas fisik. Di kawasan perkotaan yang infrastruktur jalannya sudah mapan, sisa anggaran kerap dialihkan untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) atau kamera pengawas (CCTV) lingkungan demi keamanan warga.
“Kalau di perkotaan mencari fisik kadang agak susah, jalan dan drainase sudah bagus. Silakan untuk pengamanan perlu CCTV atau PJU untuk kepentingan masyarakat, tapi tidak boleh melepaskan atau mengindahkan yang mandatory dulu, sisanya baru di skala prioritas,” tambahnya.
Menyambung arah kebijakan teknis di tingkat kecamatan tersebut, Pemkot Samarinda memberikan kepastian penuh terkait ketersediaan alokasi anggaran Probebaya secara keseluruhan. Isu pemotongan anggaran yang sempat beredar di tengah masyarakat dipastikan tidak benar.
Imam Gunadi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Samarinda mengklarifikasi pada APBD Murni 2026, Pemkot telah mencairkan tahap pertama sebesar Rp60 juta per RT. Dana tersebut terbagi dalam dua skema, yakni Rp35 juta untuk sarana prasarana dan Rp25 juta untuk pemberdayaan masyarakat.
Imam menyebutkan, sisa alokasi senilai Rp40 juta direncanakan masuk pada pergeseran APBD Perubahan dengan mempertimbangkan perkembangan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, total pagu anggaran Probebaya dipastikan tetap berada di angka Rp100 juta per RT sesuai komitmen Wali Kota sejak awal tahun.
“Sesuai penyampaian Pak Wali Kota di awal tahun, Probebaya tetap Rp100 juta. Tapi yang sudah masuk dalam DPA murni itu Rp60 juta, nanti jika memungkinkan akan ditambah Rp40 juta di perubahan,” jelas Imam Gunadi.
Pihaknya berharap sinergi antara kelurahan, kecamatan, dan pengurus RT dapat terus dijaga agar pemanfaatan dana stimulan ini tepat sasaran, mulai dari penanganan tengkes (stunting), penguatan bank sampah, hingga kegiatan gotong royong warga.
“Itu sudah kami sampaikan ke teman-teman kelurahan untuk dimintakan melalui Probebaya. Tidak ada pemotongan, tetap Rp100 juta seperti penyampaian Pak Wali Kota sejak awal,” pungkasnya.(DHV)
