BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Membahas isu strategis implementasi norma standar prosedur kriteria (NSPK) manajemen aparat sipil negara (ASN) di wilayah kerja kantor regional (Kanreg) VIII di dilaksanakan Aula Pemkot Balikpapan Rabu, (27/10/’21).
Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru mengungkapkan, pihaknya datang ke kota Balikpapan ini untuk mendengarkan pelaksanaan dan kendala yang terjadi di jajaran pemerintah kota Balikpapan. Oleh karena itu, pihaknya bertugas mengawasi, namun harus bijaksana mendengarkan langsung masalah yang terjadi dilapangan, apabila ingin menegakan aturan.
“Kami akui untuk kasus di wilayah Kalimantan sudah semua di tindak lanjuti seperti tindak pidana jabatan masalah jabatan serta jabatan yang dijabat PLT di dengarkan permasalahanya.Apakah jabatan PLT dikarenakan kurang orang atau ada hal lain.Hal ini mengingat, pejabat yang menjabat PLT secara aturan main 3 bulan menjabat,” tegas Kuswandaru.
Kuswandaru menjelaskan, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi tidak sekedar berhasil memindahkan jabatan struktural ke jabatan fungsional.Tetapi lebih dari itu, harus menjamin bahwa proses berdampak terhadap, pelayanan ke masyarakat.
“Apabila dampak perpindahan adminitrasi ke fungsional tidak berdampak kepada masyarakat hal ini tidak benar. Seharusnya, dampak lebih baik dan pelayanan lebih cepat dan perumusan kasus lebih cepat karena organisasi lebih cepat,” tegasnya.
Saat ditanyakan, pandangan BKN terhadap kota Balikpapan. Kuswandaru menambahkan, Wali Kota Balikpapan memiliki visi misi yang jelas dan juga memiliki keinginan melayani dan bermanfaat untuk masyarakatnya.
“Meskinya untuk sama-sama memiliki visi dan misi, maka diperlukan dukungan oleh aparatur sipil negara yang mampu menterjemahkan serta mengeksekusi keinginan beliau. Artinya ASN harus memiliki kompetensi, kualifikasi, pencapaian kinerja yang baik dan integritas dan moralitas yang baik, supaya keinginan Wali Kota Balikpapan bisa tercapai,” tutup Kuswandaru(SIS)
