Foto saat Ratna Kalla sampai jeritan para Warga Rutan kelas IIB di Musrenbang Kecamatan Tanjung Redeb.
Ratna: Kedepan Saya Minta Kepala Rutan Diundang Setiap Musrenbang Kecamatan Tanjung Redeb
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Mengisi jadwal reses selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau asal Daerah Pemilihan (Dapil) 1 meliputi Kecamatan Tanjung Redeb, Ratna Kalla memilih untuk serap aspirasi dari masyarakat salah satunya di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB. Ternyata banyak mendapatkan keluh kesah yang perlu dikomunikasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Dimana jeritan warga Rutan dipaparkan Wakil Rakyat dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanjung Redeb beberapa waktu lalu, yang mana langsung dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.
Menurut Ratna, banyak permasalahan didalam Rutan yang sifatnya urgen untuk diserap. Karena jumlah warga yang berdomisili sementara didalam sana (Rutan) sekitar 700 orang. Kenapa aspirasi warga Rutan disampaikan dalam Musrenbang ini, agar kedepan bisa menjadi bahan evaluasi bahwa Kepala Rutan seyogyanya sasaran menjadi peserta Musrenbang tingkat Kecamatan Tanjung Redeb ini. Sehingga apa yang menjadi suara para warga Rutan tersebut bisa disampaikan beliau diagenda seperti ini. “Jadi kedepan saya meminta harap Kepala Rutan bisa diundang setiap ada Musrenbang Kecamatan Tanjung Redeb. Sehingga apa saja aspirasi masyarakat yang beliau wakili bisa tersampaikan, agar bisa segera dibantu untuk direalisasikan,” jelas Anggota dewan dari Komisi I tersebut.
Beberapa harapan warga Rutan minta tambah Ratna, diantaranya apabila mereka ada yang perlu pendampingan hukum, karena sebelum dibui bekerja di pemerintahan. Besar mimpi mereka bisa ada perhatian dari Pemda bisa membantu dalam hal pendampingan hukum apabila mereka membutuhkan. “Setidaknya apabila melihat jasa mereka terhadap daerah, seyogyanya beri solusi apabila mereka perlu pendampingan hukum,” kata beliau. Juga hal anak anak tersandung kasus narkoba lanjut salah satu gender di lembaga terhomat dewan itu, agar masa depan mereka bisa diselamatkan bagaimana kasus Narkoba ini bisa disikapi Pemda. “Tolong hal ini disikapi, karena banyak melibatkan anak-anak masih dibawah umur. Jadi bagaimana agar kasus bisa diminimalisir,” tutur Ratna.
Selanjutnya terkait BPJS yang menjadi kendala didalam Rutan, karena ada orang yang tidak mampu. Sementara Rutan hanya mempunyai anggaran Rp 30 juta saja pertahunnya untuk kesehatan warganya. Kalau sampai ada yang sakit hingga dirujuk di Rumah Sakit terkadang bisa langsung habis anggarannya. “Oleh karena itu, karena dia instansi yang vertikal mungkin bisa lewat Bupati untuk perjuangkan hal dana kesehatan bagi warga rutan mealui jalur CSR perusahaan. Kami sangat berharap CSR bisa mengambil bagian untuk kesehatan warga Rutan. Begitupun dengan obat-obatan dan tenaga kesehatan juga diperlu, paling tidak ada 1 orang PTT karena didalam itu ada orang tiba-tiba sakit ataupun ingin bunuh diri,” imbuh Ratna.
Masih Ratna, karena Rutan instansi vertikal di dalam juga butuh tempat observasi pasien yang memang memprihatinkan, harusnya ada ruangan khusus sehingga saat diperlukan tersedia. Disana apabila diserap betul betul banyak sekali kekurangan perlu diperhatikan, tidak bisa langsung semua setidaknya ada nyantol untuk terwujud setiap tahunnya, tentunya disesuaikan keuangan daerah. “Mudah mudahan apa yang saya sampaikan akan jeritan warga Rutan ada yang bisa segera disikapi Pemkab Berau segera. Karena mereka juga masyarakat kita, hanya saja mereka tersandung kasus hukum, namun harus tetap kita fasilitasi apa yang menjadi suara mereka kalau itu sifatnya mendesak,” Ratna sekaligus mengakhiri.
Sementara itu Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menanggapi paparan tersebut mengatakan, akan ditampung dan selama itu sifatnya urgen akan diupayakan. Kedepan apa kekurangan dalam Musrenbang kalau bisa dibenahi. “Dimanapun warga kita selama itu kita bisa bantu berusaha kita fasilitasi. Memang sekarang ini anggaran daerah sangat terbatas, jadi aspirasi yang digalang melalui Musrenbang akan dicatat, dilihat kemampuan keuangan daerah lalu sifat mendesak akan diprioritaskan,” Bupati. (Nht/Fdl).
