BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII bersama perwakilan puluhan sopir melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (23/3’22). Aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara melakukan konvoi truck di sepanjang Jalan Jendral Sudirman yang dilanjutkan menggelar orasi di Lapangan Merdeka. Aksi ini seharusnya juga dilakukan di kantor besar Pertamina, namun dihadang oleh petugas di gapura depan Markas Angkatan Laut Balikpapan.
Menurut koordinator aksi PMII – Ahmad, aksi unjuk rasa yang dilakukan mereka guna menuntut agar BBM khususnya solar bersubsidi tetap tersedia di Balikpapan atau ditambah quotanya.
“Solar merupakan kebutuhan dasar di sektor transportasi.Namun kenyataanya kini solar yang ada di SPBU di wilayah Kaltim selama sebulan ini diakui sangat sulit di dapat atau terjadi kelangkaan. Padahal Balikpapan berjuluk kota minyak,” tegasnya.
Ahmad menjelaskan, kelangkaan solar bukan hanya terjadi pada saat ini saja tetapi ini telah terjadi berulang-ulang dan sudah menjadi langganan hampir setiap tahunnya. Antrian BBM solar juga dirasakan sangat mengganggu distribudi sembako hingga ke tempat tujuan. Para sopir rela mengantri 2-3 hari untuk mendapatkan BBM solar di SPBU Kebun Sayur Balikpapan yang mengular hingga 2 kilometer.
Untuk itu mereka meminta agar Pertamina dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penindakan jika ada oknum dari Pertamina yang bermain dengan mafia solar. Selain itu, Pengurus Kordinator cabang PMII dan seluruh Pengurus cabang PMII serta asosiasi dump truck sumber dan truck community Balikpapan mendesak Pertamina menuntaskan persoalan kelangkaan solar ini dan meminta Pertamina membuka data distribusi solar subsidi dan non subsidi.
“Mereka juga mendesak Kapolda Kaltim memberantas mafia solar subsidi, mencabut izin SPBU nakal, mencopot GM Pertamina dan menambah Titik SPBU dan kouta solar,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu sopir angkut material – Karni menjelaskan, dirinya selama sebulan ini sangat sulit mencari solar. Di setiap mendapatkan solar harus mengantri selama dua hari dua malam dan hal ini mengakibatkan pendapatannya pun turun hingga 60 persen.
“Kami meminta kepada Pertamina agar segera menambah kuota Solar di Balikpapan,” tutupnya.
Sementara itu, PT Pertamina terus berupaya agar penggunaan solar subsidi tepat sasaran, salah satunya dengan menerapkan Fuel Card dan pencatatan nopol di setiap SPBU. Area Manager Communications and Relation, CSR Pertamina Regional Kalimantan August Susanto Satria mengatakan, untuk di Kota Balikpapan penggunaan fuel card sebenarnya sudah berlaku, namun program tersebut sifatnya masih awal yakni sistem 1.0, sekarang ini akan dikembangkan menjadi sistem 2.0, yang rencananya bukan hanya berlaku di Kota Balikpapan tapi, diseluruh Kota dan Kabupaten yang ada di Kaltim.
“Untuk yang sistem 2.0 ini, kami akan melakukan registrasi terlebih dahulu lewat himbara dan meminta dukungan pemkot setempat melalui Dishub yang akan memverifikasi orang yang diregistrasikan, agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Satria kepada awak media.
Menurutnya, kalau sudah diregistrasikan, tahap selanjutnya Dishub mendata kendaraan melalui nopolnya, misal fuel card sudah terbit di Kota Balikpapan tidak akan mungkin diterbitkan di Kota lainnya, hal ini supaya menghindari dobel kartu.
“Setelah diverifikasi nanti di SPBU-nya menyiapkan mesin pencatatan yang sesuai dengan peraturan BPH Migas, yakni ada isi 60 liter ,80 liter dan 200 liter untuk perharinya,” akunya.
Begitu juga dengan kartunya juga disesuaikan, misalnya ada orang datang bawa STNK mobil 4 roda maksimun isi solar 60 liter perhari, ada juga kalau 4 roda tapi maksimum 80 liter, ya dikasih kartu yang sesuai dengan kapasitasnya.
“Hal ini kami lakukan agar satu Kaltim terintegrasi, jadi satu kartu di Balikpapan bisa juga dipakai di Samarinda,” imbuhnya.
Rizal, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Samarinda dan Kukar mencontohnya, “jika konsumen yang pakai fuel card ini sudah menggunakan sistem(*/db)
