Foto Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau Syarifatul Syadiah.
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan porsi anggaran terbesar melalui APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diminta Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk segera melakukan perencanaan dan pelelangan setiap program telah disepakati untuk direalisasikan melalui APBD murni, di awal-awal tahun yakni triwulan pertama. Tujuannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kegiatan Murni dengan kegiatan di Perubahan APBD TA 2023 (ABT).
Mengungkapkan hal tersebut Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah dalam perbincangan singkat saat dijumpai di salah satu kegiatan Pemkab Berau yang beliau hadiri, di Balai Mufakat Jl Cendana Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini. “Kami berharap jangan sampai nantinya kegiatan murni itu bertumpuk dengan pelaksanaan kegiatan di ABT, sehingga serapan anggaran itu mengumpul di akhir tahun. Sebab kondisi seperti itu kurang bagus menurut kacamata Kementerian Keungan,” tutur salah satu gender dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang berhasil duduk di lembaga Legeslatif Bumi Batiwakkal.
Beliau juga menegaskan, jangan sampai ada kembali masalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Bisa dipastikan apabila di triwulan pertama lemah maka serapan anggarannya berkelanjutan penilaiannya kurang bagus. “Sebagai Wakil Rakyat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berbagai program Pemkab Berau khususnya terkait realisasi. Sehingga menyarankan serapan anggaran di triwulan pertama itu DPUPR sudah ada. Jadi, kegiatan-kegiatan itu dari sekarang kalau bisa sudah proses lelang, PL PL di launching semuanya. Sehingga tugas mereka akan ringan di triwulan-triwulan berikutnya,” jelas Politikus Partai yang identik dengan warna kuning tersebut.
Lanjut beliau, tentunya hal itu diharapkan guna capaian dan laporan keuangan daerah semakin baik. Pertimbangannya, selain dari APBD, DPUPR juga mendapatkan anggaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) Provinsi yang tentu sangat bermanfaat untuk peningkatan akses jalanan di daerah. “Alhamdulillah lah Menkeu dari Provinsi ini sangat bermanfaat untuk peningkatan jalan yang memang kami tidak mampu membiayai dan karena memang bukan kewenangan daerah,” ujar Dewan yang akrab di sapa Sari itu. Dengan adanya peningkatan perbaikan jalan, apalagi akses menuju daerah wisata diharapkan bisa segera tuntas dalam pengerjaan. Sehingganya, akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus perekonomian masyarakat dan daerah. (Adv/Nht/ Asti)
