BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Kelangkaan LPG 3 Kg hingga harga yang mencapai Rp 35 ribu di pengecer. Di sikapi oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan H. Slamet Iman Santoso,S.Sos saat sidak operasi pasar LPG 3 kg. Menurutnya, pihaknya meminta adanya keterbukaan pemerintah kota dan Pertamina terkait kuota LPG 3 kg yang ada di kota Balikpapan.
”Kami mendapatkan laporan dari warga, akan kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dipangkalan, sedangkan ditingkat pengecer harga mencapai Rp 35 ribu,” ujarnya, Selasa (11/7/’23).
Iman menjelaskan, pihaknya mendapatkan info dari Pertamina yang mengurangi kuota sebesar 6 persen di Kaltim tahun ini yang diarahkan ke IKN. Bahkan masyarakat di dorong untuk menggunakan bright gas yang non subsidi.
” Pertamina mengaku sudah menyalurkan sesuai kuota, namun seharusnya dilakukan langsung pengecekan sampai ke tingkat agen. Sehingga ada pembuktian penggunaan LPG subsidi ini sampai ke penerima yang berhak,” tegasnya.
Lanjut Iman, adanya operasi pasar (OP) LPG 3 kg diakui perlu Penguatan Sinergi, Pengawasan dan Data serta Komunikasi Yang Baik dengan Kelurahan setempat dan jangan terburu-buru. Karena banyak warga yang mengantri gas, namun kuotanya tidak berimbang, sehingga banyak warga yang tidak kebagian kuota LPG subsidi.
Sementara itu, Lurah Gunung Samarinda Baru (GSB), Slamet Riyadi mengaku, dalam operasi pasar LPG 3 kg di GSB, diakui untuk warga GSB saja. Namun kenyataanya banyak warga luar yang ikut antri. Meskipun sudah ada aturan hanya untuk warga setempat, namun jika tidak dilayani tentu akan jadi persoalan baru.
”Kami kini tengah melobi Dinas Perdagangan agar mendapat tambahan operasi pasar .Sedangkan kuota pada operasi LPG 3kg hanya 280 tabung. Sehingga warga yang belum kebagian bisa menerima di jadwal berikutnya.
Saat dikonfirmasi, salah satu warga GSB RT 02 Husnah menjelaskan, pihaknya mendukung adanya operasi pasar LGP 3 kg dari pemerintah kota dan pertamina ini. Namun, dalam pembagian gas ini harus lebih diatur / serta diperuntukan bagi warga yang kurang mampu. ”Saya melihat masih banyak pedagang makanan yang besar seperti restoran dan warga mampu masih menggunakan LPG 3 kg. Padahal gas bersubsidi ini diperuntukan bagi warga tidak mampu,” tegasnya.
Husniah meminta, kepada pemerintah kota dan pertamina untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke rumah makan besar. Sehingga mereka tidak menggunakan elpiji bersubsidi melainkan elpiji brit gas. ”Pangkalan yang ada di kawasan Gunung Samarinda Baru banyak yang menjualkan gasnya kepada warga dengan harga Rp 27 ribu, diluar dari HET,” tutupnya.(*/db)
